Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DPD Partai NasDem Kabupaten Karangasem, Bali, optimistis raihan kursi untuk DPRD Karangasem bertambah dari 9 kursi menjadi 12 kursi pada Pemilu 2024.
Sekretaris DPD Partai NasDem Karangasem, I Made Juwita mengatakan optimisme kenaikan kursi tersebut karena tingginya antusias masyarakat terhadap partai yang pada Pemilu 2024 mengusung Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut.
Adapun target penambahan suara diyakini ada di tiga daerah pemilihan (dapil), yakni Kecamatan Karangasem (dapil 1), Kecamatan Selat, Rendang dan Sidemen (dapil 2), dan Kecamatan Abang (dapil 3).
Baca juga : NasDem Pemenang Pemilu di Kota Dumai, Raih 7 Kursi
“Kami optimistis penambahan tiga kursi lagi di tiga dapil, yakni dapil
1, 2 dan 3,” ujar Juwita saat dihubungi Jumat (15/12). Hal ini juga diperkuat dengan majunya kembali sejumlah petahana.
Untuk mencapai target tersebut, sebelumnya NasDem Karangasem mendaftarkan calegnya ke KPU Karangasem sebanyak 45 orang atau 100 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Karangasem. Dari jumlah itu, 30 persennya caleg perempuan.
Sedang untuk kursi DPRD Bali, NasDem Karangasem menargetkan dua kursi. Salah satu jagoan untuk lolos ke DPRD Bali adalah Ketua DPD NasDem Karangasem, IGA Mas Sumatri yang juga eks Bupati Karangasem. (Z-5)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved