Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) resmi membatalkan 19 pejabat yang sempat dilantik oleh Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan pada 25 Agustus 2023. Hal itu tertuang dalam surat Nomor 9361/B-AK.02.02/SD/F/2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN di lingkungan Pemda KBB.
Surat dikeluarkan pada 10 Oktober 2023. Pembatalan itu merupakan hasil rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dieksekusi oleh BKN setelah memeriksa berkas seluruh tahapan rotasi-mutasi pejabat yang dilakukan Hengky Kurniawan di ujung masa jabatannya. Posisi orang nomor satu di KBB yang ditinggalkan Hengky saat ini dipegang Penjabat Bupati Arsan Latif.
Menurut Sekjen Matahukum, Muksin Nasir polemik itu terjadi karena diduga ada kelalaian dari BKN dalam mengawasi tentang rotasi, mutasi, dan promosi terhadap 19 pejabat di lingkungan KBB.
"Biasanya dalam suatu instansi pada saat akan melakukan promosi atau mutasi, mereka selalu memberikan pemberitahuan nama-nama yang golongan pangkatnya layak mendapat promosi ke BKN. Saya melihat BKN dalam kasus ini malah memberikan surat setelah para ASN dilantik dengan membatalkan SK dari Bupati Bandung Barat," kata Muksin, Jumat (20/10).
Baca juga: Polresta Banyumas Kerahkan Ribuan Personel untuk Pengamanan Pemilu 2024
Ia pun menyayangkan realitas tersebut. Seharusnya BKN memberikan masukan dan pembicaraan kepada Bupati Bandung Barat bahwa 19 PNS yang diusulkan belum layak golongannya. "Ini malah terbalik, setelah dilantik baru dipermasalahkan. Ada apa sebenarnya BKN?" tanya dia.
Lebih jauh, terang dia, pembatalan pengangkatan 19 PNS tersebut akan berdampak terhadap puluhan jabatan lainnya karena posisi yang sebelumnya mereka tempati juga telah diisi oleh pejabat baru.
“Sebelum dilantik dan setelah dilantik data nama-nama golongan ASN di Bandung Barat pasti sudah disampaikan kepada BKN. Tujuannya supaya setelah dilantik tidak ada persoalan dan mereka bisa segera menyesuaikan (tugas) sesuai dengan golongannya."
Guna mencegah kasus serupa terulang, Mukhsin menyarankan agar TPK (tim penilai kinerja ASN dan pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus melakukan komunikasi yang baik sehingga ASN tidak menjadi korban. Selain itu, BKN sedianya bisa melakukan pengawasan dan pengendalian tanpa perlu menunggu adanya aduan dari DPRD.
Apabila dinilai ada kekeliruan, imbuhnya, BKN sebaiknya segera menginformasikan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota saat data kepegawaian dimutakhirkan dalam aplikasi kepegawaian nasional.
"Surat yang dikeluarkan BKN untuk membatalkan pengangkatan 19 pejabat dan harus dikembalikan ke posisi semula di lingkungan Pemkab Bandung Barat jelas merugikan mereka," tandasnya. (J-2)
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
SK tersebut diduga untuk menutupi adanya mal administrasi dalam SK rotmut sebelumnya yang tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengajar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan mutasi atau penggantian pejabat oleh kepala daerah petahana menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) melanggar undang-undang.
"Ada beberapa Pati Polri yang mutasi atau mendapatkan jabatan baru, terdapat delapan Kapolda yang dirotasi, satu Asops Kapolri dan satu Kadiv TIK Polri," jelas Awi Setiyono
Dilakukan rotasi kapolda serta kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi di korp baju coklat, berdasarkan Telegram Kapolri Nomor ST/2247/VIII/KEP./2020 dan ST/2248/VIII/KEP./2020
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan surat TR itu memang rutin dilakukan oleh tubuh Polri.
SEJUMLAH pihak mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih dari jabatan mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved