Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
TARGET penerimaan penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2023 sebesar Rp12,83 triliun. Hingga Mei 2023 capaian penerimaan pajak sudah 40,57% atau sebanyak Rp5,02 triliun.
Menurut Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra Soebagio, dari total penerimaan pajak sebesar Rp5,02 triliun tersebut, penyumbang terbesar masih berasal dari PPN dan PPnBM yang meningkat sebesar 46% atau sekitar Rp2,12 triliun.
"Kinerja penerimaan pajak di Sulsel secara keseluruhan tumbuh 16,81%. Di sisi lain target penerimaan juga naik dibandingkan target tahun lalu yang hanya sebesar Rp10,63 triliun atau tumbuh 16,46%," terang Soebagio.
Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR Soroti Daftar Tunggu Haji di Sulsel Terlama se-Indonesia
Dia menambahkan, perbaikan ekonomi yang terus berlanjut turut mendorong kinerja penerimaan pajak. Dimana terdapat lima sektor usaha yang menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Sulsel.
Masing- masing adalah perdagangan dengan kontribusi sebesar 25%, lalu administrasi pemerintahan 14%, jasa keuangan 10%, industri pengolahan 10% dan pertambangan 9%.
Baca juga: Timwas Apresiasi Kekompakan Jemaah Haji Asal Wajo Sulsel
Sementara secara umum untuk wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara (Sulselbartra), Soebagio menerangkan jika total penerimaan per Mei 2023 sudah mencapai Rp6,85 triliun, atau 38,29% dari target sebesar Rp17,90 triliun.
Dari total nominal tersebut, Provinsi Sultra mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,68%, dimana realisasinya senilai Rp1,55 triliun dari target Rp4,49 triliun. Sedangkan Sulsel tetap menjadi penopang dengan realisasi Rp5,02 triliun. Lalu Sulbar realisasinya senilai Rp280 miliar dari target Rp1,03 triliun.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Supendi mengatakan, penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) tumbuh 18,16% (yoy) per Mei 2023. Nominalnya mencapai sebesar Rp5,15 triliun dari target yang ditetapkan.
Menurutnya, penerimaan terbesar sektor perpajakan berasal dari penerimaan cukai yang bertumbuh sebesar 92,79% (yoy). Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 37,99% (yoy) mencapai Rp1,16 triliun, dimana penerimaan PNBP terbesar masih dari BLU yang meningkat sebesar 53,84% (yoy). (Z-10)
Kanwil DJP Bali telah mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp6,27 triliun atau 34,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun hingga Mei 2025.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang baru mencapai 10,07% pada 2024.
Dengan dibentuknya Bapeneg, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan penerimaan negara meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti penurunan penerimaan pajak yang terjadi di awal tahun ini. Menurutnya, itu bisa jadi cerminan ekonomi masyarakat.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved