Ketua Komisi VIII DPR Soroti Daftar Tunggu Haji di Sulsel Terlama se-Indonesia

KETUA Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyoroti daftar antrean haji di wilayah Sulawesi Selatan paling lama se-Indonesia.

Terutama, daftar tunggu pemberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), sampai 49 tahun. Memang semangat berhaji masyarakat Indonesia itu tinggi, tetapi justru menimbulkan masalah daftar antrean haji yang panjang.

“Kalau misalnya kita mendaftar hari ini, karena antreannya sangat panjang, ini berimplikasi juga pada tingginya angka Lansia. Katakanlah, saat dia mendaftar pada usia 45 tahun, terus menunggunya 30 tahun, otomatis kan waktu dia berangkat sudah lansia ini," jelas Ashabul..

Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Mulai Bergerak ke Arafah

"Saya pikir ini  perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan kami di Komisi VIII DPR untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Ashabul saat mengunjungi jemaah haji embarkasi Sulawesi Selatan di Shisyah, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6).

Dorong Cari Solusi Kurangi Antrean Lama

Menurut Legislator Dapil Sulsel I Ini, pihaknya akan mendorong agar mencari solusi untuk mengurangi daftar antrean yang sangat panjang.

Mungkin nanti, daftar antreannya ke depan tidak lagi perdaerah, bisa ditarik ke tingkat provinsi. Sehingga dengan begini, setidaknya bisa mengurangi antrean daftar haji.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Buat Rekayasa Kedaruratan pada Puncak Haji Armuzna

Selain itu, ada juga kebijakan untuk yang sudah berhaji dua kali boleh berhaji lagi setelah 10 tahun. “Kita harapkan juga, bagi mereka yang sudah berhaji mungkin cukuplah kita beri kesempatan kepada saudara -saudara kita yang lain,” ucap Ashabul.
 
Politikus Fraksi PAN ini menambahkan, Indonesia sebetulnya juga bisa bernegoisasi mengambil kuota haji dari negara-negara lain yang tidak digunakan. Tergantung juga dengan pembicaraan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak kerajaan nantinya. 

Baca juga: Timwas DPR Beri Catatan Perbaikan Layanan untuk Jemaah Haji

“Tetapi perlu diingat, jika ada penambahan kuota, ini juga saling terkait dengan kesiapan pemerintah untuk memenuhi penambahan kuota tersebut. Misalnya, kesiapan untuk kateringnya, transportasi, dan kesehatan serta lainnya.” imbuh Ashabul.(R?S-4)