Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah mengkritik keras soal tambahan kuota haji yang telah diberikan kepada Indonesia sebanyak 20 ribu. Mestinya penambahan itu untuk mengurangi beban tunggu jemaah haji lansia, bukan diberikan kepada haji plus.
"Kenapa kemudian ini yang tidak dipakai untuk menyelesaikan beban kita dengan adanya peta demografi haji kita, itu yang memang masih besar ya jemaah haji lansia kita, kenapa ini enggak kita tuntaskan?" kata Luluk yang hadir virtual dalam diskusi bertajuk 'Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini?' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Luluk mengaku mendapat cerita dari Kementerian Agama sebanyak 35 ribu jemaah berusia 80-90 masih menunggu untuk diberangkatkan. Data itu tak diperhatikan serius oleh pemerintah.
Baca juga : Pengalihan Kuota Haji Plus hingga 50 Persen Jadi Indikasi Korupsi
"Ini mengagetkan buat saya loh kalau ada situasi seperti itu lalu kenapa pula ini pemerintah kok mengalihkan kuota reguler ke kota plus," ucap Luluk.
Ketua DPP PKB itu menuturkan bahwa penambahan kuota merupakan perjuangan diplomatik. Tujuannya untuk mengurangi antrean jemaah haji yang membutuhkan puluhan tahun untuk diberangkatkan.
"Manajemen kuota itu, sekali lagi kita ini berjuang lama secara diplomatik ya untuk bisa mendapatkan tambahan kuota jemaah haji mengingat animo jemaah haji kita sangat besar," ujar Luluk. (Z-7)
PARA peraih Juara Pertama pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-30 Tahun 2024 mendapatkan hadiah berangkat haji plus.
Perempuan berusia 44 tahun itu ditangkap Tim Tabur (Tangkap Buron) Kejaksaan Tinggi DIY di kediamannya di Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, tanpa perlawanan.
Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 akan membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji.
ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji 2024.
Ada beberapa program haji resmi di Indonesia, antara lain ada haji furoda dan haji plus.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Tantangan utama yang dihadapi jemaah saat puncak haji adalah cuaca ekstrem dan kondisi padat di lokasi ibadah, terutama di Padang Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved