Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama, segera mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH). Menurutnya, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji).
“Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” ujar Satori kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas, termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas.
“Petugas haji harus dievaluasi. Jangan sampai komunikasi mereka terputus di lapangan hanya karena SDM yang tidak siap. Apalagi setelah Armuzna, aktivitas petugas malah cenderung menurun, padahal mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Saat ditanya soal dorongan dari Komisi VIII DPR RI terhadap penerapan merit system, Satori membenarkan. “Ya, kami dari Komisi VIII, sebagai mitra Kementerian Agama, mendorong agar ke depan, ketika penyelenggaraan haji sudah dilakukan oleh BP Haji, pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan,” ujarnya.
Ia menyebut, peningkatan kualitas SDM petugas sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jemaah semakin baik. “SDM-nya harus ditingkatkan agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal. Tahun ini kita bisa melihat, petugas di lapangan masih harus dimaksimalkan lagi dalam mendampingi jemaah, terutama di fase pasca-Armuzna,” tegasnya.
Satori menyoroti secara khusus kurangnya pendampingan bagi jemaah saat perpindahan dari Muzdalifah menuju Mina. “Setelah Armuzna, terutama dari Muzdalifah ke Mina, petugas kelihatan kurang aktif memberikan arahan. Banyak jemaah yang akhirnya jalan kaki tanpa difasilitasi kendaraan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” pungkasnya. (DPR/Z-2)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Tantangan utama yang dihadapi jemaah saat puncak haji adalah cuaca ekstrem dan kondisi padat di lokasi ibadah, terutama di Padang Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Kemenhaj memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved