Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama, segera mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH). Menurutnya, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji).
“Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” ujar Satori kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas, termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas.
“Petugas haji harus dievaluasi. Jangan sampai komunikasi mereka terputus di lapangan hanya karena SDM yang tidak siap. Apalagi setelah Armuzna, aktivitas petugas malah cenderung menurun, padahal mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Saat ditanya soal dorongan dari Komisi VIII DPR RI terhadap penerapan merit system, Satori membenarkan. “Ya, kami dari Komisi VIII, sebagai mitra Kementerian Agama, mendorong agar ke depan, ketika penyelenggaraan haji sudah dilakukan oleh BP Haji, pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan,” ujarnya.
Ia menyebut, peningkatan kualitas SDM petugas sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jemaah semakin baik. “SDM-nya harus ditingkatkan agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal. Tahun ini kita bisa melihat, petugas di lapangan masih harus dimaksimalkan lagi dalam mendampingi jemaah, terutama di fase pasca-Armuzna,” tegasnya.
Satori menyoroti secara khusus kurangnya pendampingan bagi jemaah saat perpindahan dari Muzdalifah menuju Mina. “Setelah Armuzna, terutama dari Muzdalifah ke Mina, petugas kelihatan kurang aktif memberikan arahan. Banyak jemaah yang akhirnya jalan kaki tanpa difasilitasi kendaraan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” pungkasnya. (DPR/Z-2)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Tantangan utama yang dihadapi jemaah saat puncak haji adalah cuaca ekstrem dan kondisi padat di lokasi ibadah, terutama di Padang Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Kementerian Agama menyampaikan operasional pemulangan jemaah haji gelombang I ke Tanah Air telah selesai.
Dante Rigmalia menyampaikan apresiasi terhadap Kemenag yang telah memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan haji.
Para petugas akan melayani para jamaah haji di Embarkasi Kertajati (KJT) dan Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS).
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) lakukan vaksinasi meningitis gratis bagi 500 peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
UPAYA Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved