Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama, segera mengevaluasi kinerja dan pola rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH). Menurutnya, profesionalitas petugas haji perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan seleksi berbasis kompetensi, terlebih jika ke depan penyelenggaraan haji diambil alih oleh Badan Pengelola Haji (BP Haji).
“Saya lihat, petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa. Ada petugas yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab maupun Inggris,” ujar Satori kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan petugas, termasuk pemberian pelatihan yang memadai sebelum bertugas.
“Petugas haji harus dievaluasi. Jangan sampai komunikasi mereka terputus di lapangan hanya karena SDM yang tidak siap. Apalagi setelah Armuzna, aktivitas petugas malah cenderung menurun, padahal mereka seharusnya membantu memfasilitasi pengadaan makanan bagi jemaah,” kata legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Saat ditanya soal dorongan dari Komisi VIII DPR RI terhadap penerapan merit system, Satori membenarkan. “Ya, kami dari Komisi VIII, sebagai mitra Kementerian Agama, mendorong agar ke depan, ketika penyelenggaraan haji sudah dilakukan oleh BP Haji, pengadaan tenaga petugas dilakukan secara lebih selektif dan berbasis kemampuan,” ujarnya.
Ia menyebut, peningkatan kualitas SDM petugas sangat penting demi memastikan pelayanan terhadap jemaah semakin baik. “SDM-nya harus ditingkatkan agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal. Tahun ini kita bisa melihat, petugas di lapangan masih harus dimaksimalkan lagi dalam mendampingi jemaah, terutama di fase pasca-Armuzna,” tegasnya.
Satori menyoroti secara khusus kurangnya pendampingan bagi jemaah saat perpindahan dari Muzdalifah menuju Mina. “Setelah Armuzna, terutama dari Muzdalifah ke Mina, petugas kelihatan kurang aktif memberikan arahan. Banyak jemaah yang akhirnya jalan kaki tanpa difasilitasi kendaraan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” pungkasnya. (DPR/Z-2)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Tantangan utama yang dihadapi jemaah saat puncak haji adalah cuaca ekstrem dan kondisi padat di lokasi ibadah, terutama di Padang Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Pemahaman terhadap regulasi media sosial di Arab Saudi menjadi hal penting yang wajib ketuhui, baik oleh petugas maupun jemaah haji.
Metode pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan konsep semimiliter menjadi pendekatan baru dalam membentuk karakter petugas haji yang akan melayani jemaah.
Beberapa peserta diklat diketahui mengidap penyakit yang berisiko tinggi mengganggu tugas lapangan, seperti Tuberkulosis (TB) dan gangguan ginjal.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan calon petugas haji harus fokus melayani jemaah, bukan pejabat
Petugas haji merupakan representasi negara yang diberi amanah untuk melayani jemaah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved