Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGARAN sebesar Rp1,5 triliun untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, dan kemiskinan yang digelontorkan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berisiko gagal dan tidak efisien sehingga tidak berkontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Rabu (21/6).
"Dari hasil evaluasi anggaran 2023 Pemda di Kalsel senilai Rp1,5 triliun berisiko tidak berkontribusi langsung dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah," ungkapnya.
Dari hasil evaluasi oleh BPKP Kalsel terungkap rata-rata 3,51% anggaran berisiko gagal atau tidak efektif dan rata-rata 7,64% anggaran berisiko terlalu tinggi atau tidak efisien, dengan total 11,15%.
Baca juga: Refleksi Anggaran Sekolah
"Kelemahan penyusunan anggaran Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama munculnya risiko tersebut," kata Rudy.
Kelemahan tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran tidak bermanfaat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) akan melakukan pemantauan lebih ketat.
Rudy juga menekankan pentingnya perhatian para kepala daerah dalam mengadopsi rekomendasi yang telah dilampirkan dari hasil pengawasan tersebut. Di antaranya, mereka harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, manajemen risiko pembangunan daerah, dan kapabilitas Inspektorat.
Baca juga: DPR Menyayangkan Anggaran Atasi Stunting untuk Perjalanan Dinas
Di sisi lain, perbaikan desain perencanaan dan penganggaran yang berbasis risiko tidak bisa ditunda lagi. Ke depan, BPKP bersama APIP Daerah di seluruh Indonesia akan secara konsisten melaksanakan pengawasan yang berorientasi hasil, bukan hanya pada prosedur semata.
Tujuannya, memastikan penggunaan anggaran di Pemerintah Daerah bisa lebih produktif, terutama dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. (Z-6)
POPULASI kera hidung panjang atau Bekantan (nasalis larvatus) di pusat konservasi Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel) terus bertambah.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
BANJIR bandang melanda kawasan wisata Lembah Bajuin, Desa Sungai Bakar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) menyusul tingginya curah hujan di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Misi Dagang Internasional 2025 dalam rangka menggaet investor dan promosi berbagai produk unggulan daerah ke pasar global.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini memiliki banyak keunggulan.
AKTIVITAS distribusi ekspor batubara dari dan ke Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhambat akibat adanya pendangkalan dalam beberapa waktu terakhir.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
WAKIL Kepala BPKP Agustina Arumsari dan suaminya memberikan pecahan uang kuno kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi stelah pelantikan Arumsari
PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.
KPK sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk menindaklanjuti permintaan penghitungan kerugian negara dalam kasus itu, sejak lama.
PAKAR hukum pidana Chairul Huda menilai status tersangka yang disematkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada lima korporasi dalam kasus korupsi tata niaga timah
Pelaksanaan SKB NON CAT BPKP akan digelar di 20 titik lokasi yang telah ditentukan panitia seleksi dengan rincian 19 lokasi tersebar di Perwakilan BPKP dan 1 Kantor Pusat BPKP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved