Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN sebesar Rp1,5 triliun untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, dan kemiskinan yang digelontorkan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berisiko gagal dan tidak efisien sehingga tidak berkontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Rabu (21/6).
"Dari hasil evaluasi anggaran 2023 Pemda di Kalsel senilai Rp1,5 triliun berisiko tidak berkontribusi langsung dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah," ungkapnya.
Dari hasil evaluasi oleh BPKP Kalsel terungkap rata-rata 3,51% anggaran berisiko gagal atau tidak efektif dan rata-rata 7,64% anggaran berisiko terlalu tinggi atau tidak efisien, dengan total 11,15%.
Baca juga: Refleksi Anggaran Sekolah
"Kelemahan penyusunan anggaran Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama munculnya risiko tersebut," kata Rudy.
Kelemahan tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran tidak bermanfaat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) akan melakukan pemantauan lebih ketat.
Rudy juga menekankan pentingnya perhatian para kepala daerah dalam mengadopsi rekomendasi yang telah dilampirkan dari hasil pengawasan tersebut. Di antaranya, mereka harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, manajemen risiko pembangunan daerah, dan kapabilitas Inspektorat.
Baca juga: DPR Menyayangkan Anggaran Atasi Stunting untuk Perjalanan Dinas
Di sisi lain, perbaikan desain perencanaan dan penganggaran yang berbasis risiko tidak bisa ditunda lagi. Ke depan, BPKP bersama APIP Daerah di seluruh Indonesia akan secara konsisten melaksanakan pengawasan yang berorientasi hasil, bukan hanya pada prosedur semata.
Tujuannya, memastikan penggunaan anggaran di Pemerintah Daerah bisa lebih produktif, terutama dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. (Z-6)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
SEJUMLAH wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali terendam banjir seiring kondisi cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang melanda sejak beberapa waktu terakhir. T
SEBUAH lokasi tambang batubara di kawasan KM 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terbakar.
Di Kalimantan Selatan, tingkat literasi baru 43,4% sedangkan inklusi syariah baru 13,4%. Ini menjadi tantangan besar untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
BPKP memang melakukan reviu atas aksi korporasi ASDP pada 2021 setelah diminta oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Saksi itu adalah Direktur MBK Natalia Ghozali. Budi enggan memerinci informasi yang diulik auditor BPKP kepada Natalia.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
WAKIL Kepala BPKP Agustina Arumsari dan suaminya memberikan pecahan uang kuno kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi stelah pelantikan Arumsari
PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved