Antisipasi Krisis Energi Kalsel Dorong Pengembangan Energi Baru Terbarukan

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mengantisipasi ancaman krisis energi akibat ketergantungan energi fosil. Di Kalsel potensi EBT diperkirakan mencapai 3.270 mega watt yang berasal dari energi tenaga surya, bayu (angin), air, biogas serta biomassa.

"Pengembangan EBT menjadi sangat krusial untuk mengatasi krisis energi akibat ketergantungan energi fosil. Terlebih melihat perkembangan geopolitik perang di timur tengah yang dapat mengancam terjadinya krisis energi. Ini sebuah keniscayaan, sudah saatnya pemerintah mempercepat pengembangan EBT," tutur Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Endarto, Kamis (26/3).

Dengan potensi sangat besar, pengembangan EBT akan memperkuat ketahanan energi dalam negeri dan menciptakan kemandirian energi. Sekaligus merealisasikan komitmen Indonesia dalam pengurangan emiski gas rumah kaca (GRK).

Baca juga : Masyarakat Harus Kawal Janji Capres-Cawapres di Bidang Lingkungan

Di Kalsel potensi EBT diperkirakan mencapai 3.270 mega watt yang berasal dari energi tenaga surya, bayu, air, biogas serta biomassa. Khusus untuk energi angin (bayu), Kalsel memiliki potensi hingga 1.400 mw dan terbesar ada di Kabupaten Tanah Laut. Saat ini tingkat bauran energi EBT di Kalsel mencapai 14 persen dan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ditargetkan meningkat menjadi 16,8 persen pada 2026 dan 20 persen pada 2029 mendatang.

"Memang yang menjadi tantangan adalah Kalsel dalam posisi produksi listrik yang berlimpah, dengan tingkat elektrifikasi mencapai 99,96 persen. Namun energi listrik yang dihasilkan masih didominasi energi berasal dari fosil khususnya batubara," kata Endarto.

Lebih jauh dikemukakannya salah satu yang penting adalah kebijakan mobil listrik dan kompor listrik. "Walau dinilai ekosistemnya belum siap, tetapi mau tidak mau kita harus siap. Tentunya pemerintah harus membuat desain kebijakan yang pro kepada rakyat," ujarnya.

"Program ini cukup baik dan menunjukkan perkembangan positif terutama di kota besar. Masih banyak pekerjaan rumah harus dibenahi salah satunya membangun ekosistemnya dari hulu ke hilir, termasuk di dalamnya insentif atau kemudahan bagi masyarakat agar mau beralih menggunakan kendaraan listrik," tutur Profesor M Gusti Hatta, Menteri LH dan Menristek era Presiden SBY.

Idealnya kebijakan kendaraan listrik juga diimbangi kebijakan peningkatan bauran energi dari EBT termasuk pengembangan energi nuklir yang potensinya besar di Indonesia sehingga suplai energi untuk pengisian daya kendaraan listrik berasal dari energi bersih. (H-2)