Dampak Penutupan Selat Hormuz, Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional

PEMERINTAH Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional menyusul ancaman serius terhadap pasokan bahan bakar domestik. Kebijakan tersebut diambil melalui perintah eksekutif guna menjaga ketahanan energi di tengah terganggunya rantai pasok global di Selat Hormuz.

Konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia. Kondisi ini mengguncang pasar energi global, mendorong lonjakan harga serta memicu kelangkaan pasokan.

“Status darurat energi nasional dengan ini dinyatakan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya besar yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” ujar Marcos dikutip dari BBC.

Baca juga : Seruan Trump Kawal Selat Hormuz Sepi Peminat di Tengah Lonjakan Harga Minyak

Ia menegaskan bahwa deklarasi tersebut memungkinkan pemerintah mengambil langkah terkoordinasi untuk meredam dampak ekonomi. Sebuah komite khusus juga dibentuk guna memastikan kelancaran distribusi komoditas penting seperti bahan bakar, pangan, dan obat-obatan.

Status darurat ini direncanakan berlaku selama satu tahun, kecuali diputuskan lebih awal untuk dicabut atau diperpanjang.

Langkah tersebut juga menjawab tekanan dari parlemen yang mendesak pemerintah mengakui kondisi darurat akibat melonjaknya harga energi yang membebani masyarakat. Pada Selasa (24/3), harga bensin dan solar dilaporkan telah melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum konflik pecah pada Februari.

Baca juga : G7 Pertimbangkan Pengawalan Kapal di Tengah Blokade Selat Hormuz

Ketergantungan tinggi Filipina terhadap impor energi memperparah situasi. Sekitar 98 persen kebutuhan minyak mentah negara itu berasal dari kawasan Teluk, sehingga gangguan di Selat Hormuz berdampak langsung terhadap sektor transportasi hingga harga kebutuhan pokok seperti beras.

Pemerintah sebelumnya telah menggulirkan sejumlah langkah penghematan, termasuk pemberian subsidi bagi pengemudi transportasi umum, pengurangan layanan feri, serta penerapan empat hari kerja bagi pegawai sipil.

Menteri Energi Sharon Garin menyebut cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari. Sebagai langkah darurat, pemerintah akan meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara guna menekan dampak mahalnya impor gas alam cair.

Krisis ini sekaligus menegaskan kerentanan kawasan Asia terhadap gangguan di Selat Hormuz. Tahun lalu, sekitar 90 persen aliran minyak dan gas melalui jalur tersebut ditujukan ke negara-negara Asia, menjadikannya titik krusial dalam stabilitas energi regional. (H-3)