Perang Iran Amerika Berdampak Krisis Energi, Ini yang Perlu Diantisipasi

PERANG Iran Amerika Serikat, dan Israel berdampak pada krisis energi global termasuk Indonesia. Namun, krisis energi tidak selalu berbentuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet krisis itu bisa berdampak pada lonjakan harga.

"Ketika konflik mendorong lonjakan harga minyak dan gas dunia, tekanan langsung muncul di sisi fiskal karena struktur energi kita masih sangat bergantung pada impor dan subsidi," kata Yusuf saat dihubungi, Selasa (24/3).

Dalam konteks ini, ujarnya, risiko terbesarnya ada pada APBN. Yusuf menjelaskan, kenaikan harga energi akan otomatis memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi, sementara ruang fiskal kita terbatas.

Baca juga : Perang Iran-Amerika, Donald Trump Tunda Ancaman ke Infrastruktur Listrik

"Jika tidak dikelola dengan hati-hati, defisit berpotensi melebar kembali, bahkan bisa menembus batas psikologis 3% terhadap PDB. Ini yang membuat isu energi bukan sekadar isu sektoral, tetapi sudah menjadi risiko makro-fiskal yang serius," paparnya.

Namun di sisi lain, lanjutnya, respons kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan penambahan subsidi. Yusuf menilai penghematan energi memang perlu didorong, baik melalui efisiensi di sektor transportasi, industri, maupun rumah tangga. 

Kebijakan seperti pembatasan konsumsi BBM tertentu, dorongan work from home terbatas, atau percepatan adopsi transportasi publik bisa menjadi bagian dari solusi. "Tapi kita juga harus realistis bahwa dampak penghematan ini cenderung gradual, sementara tekanan fiskal terjadi dalam waktu cepat," kata Yusuf.

Baca juga : Perang Iran Amerika , Rudal Hantam Tel Aviv di tengah Ketidakpastian Perundingan Damai

"Karena itu, kunci kebijakan justru ada pada realokasi anggaran. Pemerintah perlu berani mengevaluasi kembali program-program dengan alokasi besar namun dampak jangka pendeknya terhadap ekonomi relatif terbatas," jelasnya.

Dalam konteks ini, kata Yusuf, program seperti MBG dan koperasi desa yang total alokasinya mendekati Rp400 triliun menjadi relevan untuk dikaji ulang. Sebagian dari anggaran tersebut bisa dialihkan untuk menutup pembengkakan subsidi energi agar tidak seluruhnya membebani defisit.

"Dengan kata lain, strategi yang lebih rasional adalah kombinasi antara penghematan energi di sisi permintaan dan penataan ulang prioritas belanja negara di sisi fiskal. Tanpa langkah korektif di dua sisi ini, pemerintah berisiko terjebak pada pilihan yang lebih mahal: membiarkan defisit melebar atau memangkas belanja secara mendadak di tengah perlambatan ekonomi," pungkasnya. (H-4)