Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PDIP di DPRD Kota Tangerang tidak menerima pernyataan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tangerang yang menyatakan seolah-olah kericuhan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Pasar Anyar terjadi karena ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Permana mengatakan, pernyataan Dirut Perumda Kota Tangerang tersebut adalah hal yang mengada-ngada.
"Saya sebagai pendukung setia Presiden Jokowi tersinggung atas pernyataan Dirut Perumda Pasar Kota Tangerang. Jangan membuat persepsi publik seolah-olah tindakan penertiban yang membuat kericuhan dilandasi oleh perintah Pak Jokowi," tutur Andri dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/5).
Andri menuturkan, Perumda Pasar Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang sebaiknya mencontoh langkah Jokowi yang berhasil merelokasi PKL saat masih menjabat sebagai Walikota Solo.
Baca juga : Pemkot Pekalongan Izinkan PKL Buka Lapak
Pria yang menjadi barisan setia Jokowi sejak pencalonan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, ketidakmampuan Pemkot Tangerang penertiban dengan pendekatan humanis menimbulkan konflik sosial.
"Jangan buang badan dong. Jangan kait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Kericuhan saat relokasi PKL dan pernyataan Dirut Perumda Pasar mengaburkan niat baik Presiden Jokowi untuk menghadirkan pasar rakyat yang modern dan humanis di Kota Tangerang," jelasnya.
Baca juga : Satpol PP Jakbar Siagakan 380 Petugas Jaga Kota Tua
Ia menegaskan, Pemkot Tangerang perlu segera mengedepankan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dalam pengembalian fungsi jalan dan trotoar.
"Pemkot Tangerang harus jantan dalam upaya pengembalian fungsi jalan dan trotoar. Jangan kait-kaitkan dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.
Aksi penggusuran PKL Pasar Anyar, Kota Tangerang berakhir ricuh. Aksi ini terekam kamera warga. Video yang berdurasi 1 menit 34 detik nampak petugas berseragam Satpol PP membanting salah satu pedagang yang mengenakan kaos hitam.
Melalui rilis, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Tangerang menyatakan, penggusuran atas arahan Presiden Jokowi.
"Jadi ini arahan Pak Presiden Jokowi, lewat program kalau enggak salah namanya Pasar Rakyat. Sekitar tahun 2018 kan beliau pernah berkunjung ke Pasar Anyar dan alhamdulillah kita dapat bantuan dari Pak Presiden melalui PUPR untuk Penataan Pasar Anyar,” ujar Direktur PD Pasar Kota Tangerang Titin Mulyati. (Z-8)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Selama sebulan terakhir, tercatat telah terjadi tiga kali benturan antara petugas Satpol PP dengan komunitas PKL terkait larangan berjualan di kawasan tersebut.
Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM mengungkapkan keresahan atas wacana pelarangan penjualan rokok di warung, kios dan los.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen memberikan kesempatan dan wadah kepada para pedagang kecil untuk naik kelas.
Ikut Praktek Kerja Lapangan (PKL) di sebuah kapal ikan, seorang siswa kelas XII SMK Negeri 3 Kota Tegal Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) Mochamad Daffa Sanjaya,17,belum ditemukan
Untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kembali melakukan penataan di berbagai sudut wilayah di Kabupaten Purwakarta.
Sejumlah pedagang di Pasar Induk Kramat Jati mengeluhkan begitu banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pintu masuk sehingga membuat kawasan Los C dan H sepi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved