Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BENDERA Kirab Pemilu 2024, yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lembata dan Perwakilan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tiba di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), Senin (29/3) sore.
Kedatangan kirab Pemilu di Kota Reinha Rosari Itu disambut meriah oleh drumband dan tarian perang Adonara.
Setibanya di Kantor KPU Flotim, Kirab Pemilu 2024 kembali disambut dengan sapaan adat Lamaholot dari Raja Larantuka Don Tinus DVG, kemudian dilanjutkan dengan pengalungan cendera mata dari Komisioner KPUD Flotim kepada perwakilan KPU Provinsi NTT dan Komisioner KPUD Lembata.
Baca juga: Polres Flotim Siapkan 187 Personel untuk Amankan Tradisi Semana Santa
Ketua KPU Lembata Elias Keluli Making mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Flotim sebagai Kakak yang menerima rombongan kirab dari Kabupaten Lembata dengan baik.
Dia menambahkan masyarakat tahu bahwa tahun pemilu sesungguhnya sudah dialami, sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di pelosok pelosok.
Sementara itu, Ketua KPU Flotim Kornelius Abon mengatakan kirab pemilu tahun ini berhadapan dengan situasi bulan puasa dan persiapan paskah/Semana Santa.
Baca juga: Warga Berburu Takjil di Depan Pasar Inpres Larantuka
“Kirab pemilu di Kota Reinha bersamaan dengan berlangsung umat Nasrani memasuki masa prapaskah dan umat Muslim memasuki bulan Ramadan,” katanya.
Meski begitu, kata Abon, kirab pemilu tetap dijalankan.
Ia memohon maaf kepada tokoh umat agama Katolik dan Islam atas ketidaknyamanan situasi menjelang masa paskah dan bulan Ramadan. Soalnya, tim dari KPU akan melakukan blusukan ke beberapa kecamatan seperti Kecamatan Lewolema, Tanjung Bunga, ke Titehena dan Wulanggitang guna melakukan sosialisasi bahwa pesta demokrasi sudah dimulai.
“Saya memohon maaf kepada seluruh tokoh umat dari kedua agama,” tandasnya. (Z-1)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved