Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PUNCAK peringatan HUT Satpol PP Ke-73, Satlinmas Ke-61, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104 di Provinsi Jawa Tengah 2023 sukses digelar di Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (15/3) dengan tema Siap Mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dalam sambutannya, menyampaikan, "Kewibawaan pemerintahan salah satunya ditentukan oleh kinerja jajaran Pol PP, Sat Damkarmat, dan SatLinmas yang benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat".
Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Wali Kota Magelang, Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta, perwakilan TNI/Polri termasuk Akademi Militer, serta Basarnas.
Baca juga: Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah di Malang dan Kudus
“Kerja kolaboratif antara Pol PP, Damkarmat, Linmas, TNI/Polri, Kejaksaan, Basarnas, serta Ormas sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini nyata terbukti dalam penanganan covid-19 selama ini. Hal ini patut diapresiasi,” ungkap Safrizal, yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam pesan digitalnya, menyampaikan turut menyoroti peranan Satpol PP, SatDamkarmat, dan Satlinmas untuk senantiasa semangat melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
"Junjung tinggi integritas dan jaga kepercayaan, karena kita bekerja demi kemanusiaan”, ujar Ganjar.
Baca juga: Punya KTP Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jateng Buka Pendaftaran Mudik Gratis
Di sisi lain, melihat kondisi ekonomi dunia saat ini yang penuh turbulensi, pengendalian inflasi nasional menjadi hal penting dewasa ini.
"Sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri, success story dalam penanganan covid-19 dapat direplikasi pengendalian inflasi, hal inilah yang menjadi tantangan dan saya yakin melalui jembatan kolaborasi bersama instansi terkait, Satpol PP, Satdamkarmat dan Satlinmas dapat mengambil peran aktif sehingga terwujud iklim investasi yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi”, tegas Safrizal.
Sejalan dengan hal tersebut, turut pula diluncurkan aplikasi SiPraja yang memanfaatkan teknologi digital informasi untuk melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
“Melalui aplikasi ini penegakan Perda dan Perkada dapat terus diperkuat, datanya real time dan respon penanganannya cepat. Sekali lagi Dirgahayu Satpol PP, Satdamkarmat dan Satlinmas dari Tidar Pakunya Tanah Jawa Untuk Indonesia", tutup Safrizal. (RO/Z-1)
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Lokasi terjadinya pungli itu berada di simpang Jalan Kunir dan Jalan Kemukus.
Fokus utama petugas adalah area persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) yang kerap menjadi pusat kerumunan para pencari sumbangan.
Satpol PP Kota Denpasar kembali menggelar aksi penertiban intensif terhadap gelandangan, pengemis (gepeng), pengamen, hingga badut yang kerap beroperasi di persimpangan jalan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan tidak ada penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2026 yang menampilkan kembang api, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.
Jika masih ada pihak swasta yang tak mengindahkan larangan tersebut, Satpol PP akan langsung meminta pelaksanaan peluncuran kembang api disetop.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menertibkan 16 reklame yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved