Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PUNCAK peringatan HUT Satpol PP Ke-73, Satlinmas Ke-61, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104 di Provinsi Jawa Tengah 2023 sukses digelar di Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (15/3) dengan tema Siap Mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dalam sambutannya, menyampaikan, "Kewibawaan pemerintahan salah satunya ditentukan oleh kinerja jajaran Pol PP, Sat Damkarmat, dan SatLinmas yang benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat".
Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Wali Kota Magelang, Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta, perwakilan TNI/Polri termasuk Akademi Militer, serta Basarnas.
Baca juga: Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah di Malang dan Kudus
“Kerja kolaboratif antara Pol PP, Damkarmat, Linmas, TNI/Polri, Kejaksaan, Basarnas, serta Ormas sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini nyata terbukti dalam penanganan covid-19 selama ini. Hal ini patut diapresiasi,” ungkap Safrizal, yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam pesan digitalnya, menyampaikan turut menyoroti peranan Satpol PP, SatDamkarmat, dan Satlinmas untuk senantiasa semangat melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
"Junjung tinggi integritas dan jaga kepercayaan, karena kita bekerja demi kemanusiaan”, ujar Ganjar.
Baca juga: Punya KTP Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jateng Buka Pendaftaran Mudik Gratis
Di sisi lain, melihat kondisi ekonomi dunia saat ini yang penuh turbulensi, pengendalian inflasi nasional menjadi hal penting dewasa ini.
"Sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri, success story dalam penanganan covid-19 dapat direplikasi pengendalian inflasi, hal inilah yang menjadi tantangan dan saya yakin melalui jembatan kolaborasi bersama instansi terkait, Satpol PP, Satdamkarmat dan Satlinmas dapat mengambil peran aktif sehingga terwujud iklim investasi yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi”, tegas Safrizal.
Sejalan dengan hal tersebut, turut pula diluncurkan aplikasi SiPraja yang memanfaatkan teknologi digital informasi untuk melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
“Melalui aplikasi ini penegakan Perda dan Perkada dapat terus diperkuat, datanya real time dan respon penanganannya cepat. Sekali lagi Dirgahayu Satpol PP, Satdamkarmat dan Satlinmas dari Tidar Pakunya Tanah Jawa Untuk Indonesia", tutup Safrizal. (RO/Z-1)
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Pengakuan itu MK sampaikan kepada petugas Satpol PP, yakni Eko Iswahyudi dan Muhidin
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Satpol PP Kota Makassar bentrok dengan sejumlah manusia silver di Jalan Sungai Saddang, saat ingin melakukan penertiban, Kamis (8/5) petang.
Lokasinya banyak ditemukan di daerah perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, seperti di sekitar jalan lingkar.
SATPOL PP Jakarta Pusat membubarkan aksi warga yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan atas Undang-undang (UU) TNI.
Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjaga ketertiban serta memastikan wilayah Kabupaten Tangerang terbebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial dan hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved