Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Gonjang ganjing penundaan pemilu tidak membuat Bawaslu Kabupaten Nagekeo, NTT, menyurutkan semangatnya menyambut pemilu 2024 mendatang. Semangat menyambut pemilu 2024 ditunjukkan dengan menggandeng sejumlah jurnalis dari media nasional ataupun lokal dalam sosialisasi jumlah kursi legislatif dan daerah pemilihan di Kabupaten Nagekeo.
Komisioner KPU Nagekeo, Mikael Angelo Mali mengatakan KPU Nagekeo ataupun Bawaslu Nagekeo terus melakukan tahapan pemilu sesuai aturan yang berlaku, karena secara hirarki mereka hanya sebagai pelaksana. Meskipun saat ini persidangan soal wacana penundaan pemilu 2024 masih berlangsung, mereka memastikan pihaknya sebagai penyelengara tetap pada aturan untuk terus melakukan tahapan sesuai aturan KPU yang ada.
"Sampai pada tahap ini kami masih jalankan dimana ada pemutakhiran data pemilih yang selesai hari ini. Soal ada informasi ada penundaan pemilu, KPU kabupaten dan kota hanya pelaksana, bila ada instruksi dari KPU pusat maka pasti kami akan mengikuti namun sejauh ini belum ada jadi kami tetap pada aturan KPU untuk jadwal pemilu tahun 2024 nanti, " ungkap Angelo, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (15/3).
Baca juga: Partai Politik Diimbau tidak Kampanye di Ruang Publik
Ketua Bawaslu Nagekeo, Yohanes Nanga, pada kesempatan itu juga meminta para jurnalis untuk bisa menyiarkan pesan positif dari Bawaslu dan KPU demi menciptakan pesta demokrasi yang aman dan bermartabat.
Sementara itu, menyikapi isu penambahan dapil dan kursi legislatif yang masih menjadi perbincangan masyarakat di Nagekeo, Yohanes meminta kepada para jurnalis untuk membantu menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar. Tidak ada penambahan kursi legislatif dan daerah pemilihan, jumlahnya masih sama seperti pemilu 2019. Ia menguraikan, karena jumlah penduduk di Nagekeo masih di bawah 200 ribu jiwa, sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 hanya ada 25 kursi legislatif.
Baca juga: Jembatan Utama di Nagekeo Ambruk, Akses ke Pelabuhan Marapokot Terputus
"Jumlah penduduk masih 168.032 jiwa sehingga belum bisa menambah kursi sesuai aturan KPU Nomor 6 tahun 2022," ungkap Yohanes Nanga.
Pihak KPU dan Bawaslu Nagekeo juga menyatakan sosialisasi jumlah kursi dan dapil sebagai sebuah langkah agar terus meyakinkan masyarakat agar ikut menyambut dan menyiapkan diri menuju pemilu 2024.
(Z-9)
PRODUKSI gabah kering giling (GKG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 hampir menembus angka 1 juta ton. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan.
SEBUAH kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Jalan Trans Flores, tepatnya di Kampung Roe, Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain Minyakita, tim juga menemukan harga cabai rawit Rp75.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, daging sapi Rp105.000/kg, daging ayam Rp40.000/kg.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Perlindungan satwa adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana dan keseimbangan ekosistem.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved