Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Gonjang ganjing penundaan pemilu tidak membuat Bawaslu Kabupaten Nagekeo, NTT, menyurutkan semangatnya menyambut pemilu 2024 mendatang. Semangat menyambut pemilu 2024 ditunjukkan dengan menggandeng sejumlah jurnalis dari media nasional ataupun lokal dalam sosialisasi jumlah kursi legislatif dan daerah pemilihan di Kabupaten Nagekeo.
Komisioner KPU Nagekeo, Mikael Angelo Mali mengatakan KPU Nagekeo ataupun Bawaslu Nagekeo terus melakukan tahapan pemilu sesuai aturan yang berlaku, karena secara hirarki mereka hanya sebagai pelaksana. Meskipun saat ini persidangan soal wacana penundaan pemilu 2024 masih berlangsung, mereka memastikan pihaknya sebagai penyelengara tetap pada aturan untuk terus melakukan tahapan sesuai aturan KPU yang ada.
"Sampai pada tahap ini kami masih jalankan dimana ada pemutakhiran data pemilih yang selesai hari ini. Soal ada informasi ada penundaan pemilu, KPU kabupaten dan kota hanya pelaksana, bila ada instruksi dari KPU pusat maka pasti kami akan mengikuti namun sejauh ini belum ada jadi kami tetap pada aturan KPU untuk jadwal pemilu tahun 2024 nanti, " ungkap Angelo, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (15/3).
Baca juga: Partai Politik Diimbau tidak Kampanye di Ruang Publik
Ketua Bawaslu Nagekeo, Yohanes Nanga, pada kesempatan itu juga meminta para jurnalis untuk bisa menyiarkan pesan positif dari Bawaslu dan KPU demi menciptakan pesta demokrasi yang aman dan bermartabat.
Sementara itu, menyikapi isu penambahan dapil dan kursi legislatif yang masih menjadi perbincangan masyarakat di Nagekeo, Yohanes meminta kepada para jurnalis untuk membantu menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar. Tidak ada penambahan kursi legislatif dan daerah pemilihan, jumlahnya masih sama seperti pemilu 2019. Ia menguraikan, karena jumlah penduduk di Nagekeo masih di bawah 200 ribu jiwa, sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 hanya ada 25 kursi legislatif.
Baca juga: Jembatan Utama di Nagekeo Ambruk, Akses ke Pelabuhan Marapokot Terputus
"Jumlah penduduk masih 168.032 jiwa sehingga belum bisa menambah kursi sesuai aturan KPU Nomor 6 tahun 2022," ungkap Yohanes Nanga.
Pihak KPU dan Bawaslu Nagekeo juga menyatakan sosialisasi jumlah kursi dan dapil sebagai sebuah langkah agar terus meyakinkan masyarakat agar ikut menyambut dan menyiapkan diri menuju pemilu 2024.
(Z-9)
Sebuah pertikaian keluarga berujung pada tewasnya seorang pria berusia 55 tahun, berinisial MG di Rumah Adat Gendang Palit. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh tiga keponakan.
Penundaan pelayaran ini sejalan dengan peringatan dini cuaca maritim yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang.
PULUHAN siswa Sekolah Dasar Inpres (SDI) di Pilau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus menempuh proses belajar di gedung yang rusak parah.
Dunia usaha di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan optimisme kuat memasuki awal 2026, seiring meningkatnya investasi dan membaiknya aktivitas ekonomi pada akhir 2025.
BMKG tetapkan status SIAGA hujan ekstrem di NTT dan hujan sangat lebat di Jawa pada 19 Januari 2026 akibat Siklon Nokaen dan dua bibit siklon.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II El Tari Kupang, Sti Nenot'ek, mengatakan, saat ini Bibit Siklon Tropis 97S yang berada di wilayah utara Benua Australia
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved