Pemkab Konawe Selatan Ajak Warga Ikut Perangi TPPO

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajak masyarakat untuk mewaspadai dan memerangi human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Hj St Hafsa. 

Dikatakan, TPPO ini tidak memandang bulu dan siapa saja bisa menjadi korban. Sehingga semua pihak harus ikut mengambil peran dalam memutus mata rantai kejahatan yang sangat tidak manusia ini.

"Perdagangan orang tidak memandang gender ataupun usia, semua bisa saja menjadi korban, aktivitas ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu ada penanganan khusus. Kami komitmen menekan tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat memberikan rasa aman khususnya masyarakat kabupaten Konawe Selatan," kata dia, Rabu (20/12).

Ia membeberkan, salah satu upaya dalam rangka mencegah terjadinya kasus tersebut, pihaknya mengoptimalkan edukasi melalui kegiatan Advokasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hafsa meminta seluruh lapisan pemangku kepentingan, proaktif mengedukasi masyarakat serta berhati-hati dan tidak mudah terpedaya oleh iming-iming dari orang lain.

"Kasus TPPO banyak terjadi seperti penculikan, adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, kawin kontrak dan memperkerjakan seseorang sebagai TKI, PRT, PSK serta perlakuan yang tidak manusiawi," terang Hafsa.

Hal serupa diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konsel, Armansyah. Menurut dia, perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia menjelaskan dengan meningkatnya angka pengangguran serta kurangnya lapangan pekerjaan banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pekerjaan yang pada akhirnya menjadi korban human trafficking. "Pencegahan dan penanganannya memerlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif, serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun semua pemangku kepentingan," sebutnya. (OL-15)