Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETUA Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Pendeta Alberth Yoku mendukung sepenuhnya langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU). Ini terutama langkah-langkah KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
Yang telah dilakukan lembaga antirasuah itu, sebut Pendeta Alberth, merupakan bagian dari kewenangan negara dalam merawat kedaulatan NKRI di tanah Papua. Karena itu, tokoh gereja yang pernah menjadi Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) di tanah Papua itu meminta semua pihak tidak lagi berpolemik soal kedatangan Ketua KPK menemui Lukas Enembe sebagai tersangka di rumah kediamannya di Jayapura.
Menurutnya, untuk kondisi Papua memang harus dilakukan suatu langkah-langkah yang bersifat adaptif, akomodatif, dan persuasif. Ini karena hal itu merupakan bagian dari resolusi konflik terhadap sekian banyak hal di Papua yang terus-menerus dihadapi oleh pemerintah untuk diatasi. "Karenanya, kita tidak perlu mempersalahkan langkah-langkah yang diambil oleh KPK, tetapi langkah-langkah ini akan membuka banyak ruang karena Bapak Gubernur Lukas Enembe sudah dijumpai dan kondisi riilnya dilihat langsung oleh KPK. Itu sangat penting daripada KPK mendengar dari jauh dan objek terperiksa atau pemeriksaannya itu tidak dilihat. Sekarang karena sudah dilihat berarti kenyataannya itu menjadi suatu fakta untuk kegiatan proses pemeriksaan," kata Alberth dalam keterangan tertulis, Senin (21/11).
Pendeta Alberth Yoku secara tegas memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK dan berterima kasih atas kedatangan KPK ke Papua untuk memeriksa kasus Lukas. "Karena itu saya menyampaikan terima kasih untuk proses yang sangat menghormati hak asasi manusia tetapi tidak boleh kita meninggalkan tujuan pemeriksaan ini untuk mendapatkan kebenaran dari hal korupsi yang sudah terjadi," tegasnya.
Melalui cara kerja KPK yang strategis dan pola pendekatan yang sangat kondusif itu, lanjutnya, telah juga memberi dampak positif kepada masyarakat yang menjaga Lukas di rumah kediamannya. "Mereka sekarang sudah bisa paham bahwa pemerintah bekerja dalam prosedur tetap yang safety, bukan untuk prasangka-prasangka buruk kalau nanti Pak Lukas dibawa akan dicelakai atau akan ada musibah atau apa," sebut dia.
Diberitakan sebelumnya bahwa kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura menuai berbagai kritik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, tidak mungkin KPK dapat melakukan penindakan jika tidak menemui tersangka. Pimpinan KPK diberikan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana Pasal 6 huruf e UU KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Yang dilakukan oleh Ketua KPK ialah perintah institusional, bukan atas inisiatif pribadi. (OL-14)
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan alasan dibalik cepatnya para penyidik dalam menyita 22 kendaraan dan uang Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Immanuel Ebenezer tidak hanya menerima aliran uang Rp 3 miliar. Ia juga menerima kendaraan roda dua dengan merek Ducati.
Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irvian Bobby Mahendro (IBM) menjadi tersangka yang menerima aliran dana hingga Rp69 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved