Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
POLITISI PDI-Perjuangan, Junimart Girsang, mempertanyakan transparansi Polri dalam penanganan kasus penyerangan Rumah Sakit (RS) Bandung, di Jalan Mistar, Medan Petisah, Kota Medan, yang diduga dilakukan 10 anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatra Utara (Sumut), Minggu (6/11/2022) lalu.
Penyerangan yang diduga dilakukan Bripda Tito I Tampubolon, bersama Bripda M Fariz Alfasha Dalimunthe, Bripda Daniel Sitompul, Bripda Adil Sidabutar, Bripda Josua Hutagaol, Bripda Yogi Nainggolan, Bripda Abraham Pasaribu , Bripda Ikhsan Siregar, Bripda Ahmad Ridho Pohan, dan Bripda Patriot itu mengakibatkan Wanda Winata, sekuriti yang bertugas di RS tersebut menderita luka parah setelah diserang dan dianiaya oleh para terduga pelaku dan membuat kenyamanan di lingkungan rumah sakit terganggu.
"Tindakan penyerangan yang terjadi di RS Bandung, Kota Medan oleh oknum Polisi ini harus ditindak tegas. Karena penyerangan RS dengan alasan apapun tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, harus ada transparansi atas penanganan kasus ini, jangan terkesan ditutup-tutupi," tegas Junimart Girsang ketika ditanya wartawan di kompleks Parlemen, Senin (14/11), di Jakarta.
Lebih lanjut dikatakannya, belum adanya sanksi etik hukum bid propam yang diberikan kepada para terduga pelaku dari internal Polri seolah memperkuat dugaan publik bahwa perbuatan para terduga pelaku dilindungi oleh instansinya dan menambah deretan perilaku anggota Polri yang semakin tergradasi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai terjadinya peristiwa penyerangan tersebut adalah bentuk kegagalan dari Kapolda Sumatra Utara (Kapoldasu) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dalam mengedukasi para anak buahnya sebagai pengayom masyarakat.
"Penahanan yang dilakukan kepada para tersangka itu hanya sanksi normatif, bukan sanksi etik hukum dari Internal Polri. Harus segera ada sanksi etik hukum yang diberikan dan tentunya peristiwa ini menjadi catatan kalau Kapoldasu tidak mampu mengedukasi anak buahnya sebagai penganyom dalam mengejawantahkan PRESISI-nya Kapolri," tegas legislator daerah pemilihan Sumut III itu.
Selain itu, Junimart juga menilai, selama ini, kinerja Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak hanya berorientasi kepada pencitraan di media massa saja, yang ada kunjungan-kunjungan yang buang-buang waktu dan enerji, belum lagi kekosongan pejabat utama di dit krimsus yang sudah cukup lama.
"Pengamatan saya, Kapoldanya lebih ke pencitraan dalam pemberitaan media saja, de facto judi dan narkoba masih marak, belum lagi proses penegakan hukum lainnya beberapa yang saya amati dalam posisi stagnan. Kapolri harus turun ke Sumut tidak cukup menunggu laporan atau membaca berita saja," cetusnya.
Sebelumnya, terkait penyerangan itu, Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menegaskan sudah memenjarakan tujuh anak buahnya yang terlibat dalam kasus penyerangan RS Bandung.
Adapun mereka yang sudah dipenjarakan itu diantaranya Bripda Tito Tampubolon, Bripda Josua Hutagaol, Bripda M Fariz Alfasha Dalimunthe, Bripda Yorgi Nainggolan, Bripda Daniel Sitompul, Bripda Ahmad Ridho Pohan dan Bripda Patriot.
"Proses hukum tetap berjalan," kata Kapolda Sumut, Kamis (10/11/2022).
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya pun sudah bertemu dengan keluarga korban. (RO/OL-1)
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved