Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dinilai berhasil mencetak sejarah pada sektor pembangunan infrastruktur. Hal tersebut didasari karena gagasannya membangun Jalur Kereta Api Trans-Sulawesi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik kehadiran Jalur Kereta Api Trans Sulawesi yang dibangun oleh Jokowi. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Prov Sulsel, qbal Najamuddin mengapresiasi karya Presiden RI ke-7 itu.
Iqbal mengatakan ini adalah kali pertama Sulawesi memiliki jalur kereta api. Menurutnya Jokowi telah mencatatkan seharah dengan menghadirkan infrastruktur berupa kereta api untuk masyarakat Sulawesi.
“Contoh sekarang dulu kita tidak ada jalur kereta api, sekarang ini telah hadir jalur kereta api. Itu menjadi hal sejarah bagi Sulsel karena dulunya kita tidak pernah tahu ada rel kereta yang biasanya ada di jwa. Sekarang ada di Sulsel dan itu ada di zamannya Pak Jokowi sekarang,” ujar Iqbal.
Presiden Jokowi menargetkan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi sepanjang 2.000 kilometer yang terbentang dari Makassar hinga Manado. Langkah tersebut adalah upaya Jokowi untuk memudahkan mobilisasi masyarakat, baik untuk bepergian maupun mengirimkan barang.
Terealisasinya Jalur Kereta Trans Sulawesi tersebut juga dinilai sebagai keberhasilan Jokowi mewujudkan pemerataan pembangunan. Iqbal menilai Pemerintahan Jokowi sangat layak untuk diapresiasi.
“Era Pak Jokowi sekarang hampir semua pembangunan merata kalau saya lihat. Dan itu pantas untuk kita apresiasi,” pungkasnya.
Kereta api pertama di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai beroperasi secara terbatas sejak Sabtu (29/10). Kereta akan melintasi rel sepanjang 66 kilometer dan melayani 7 stasiun selama masa pengoperasian terbatas.
Tujuh stasiun tersebut mencakup Stasiun Garongkong, Stasiun Barru, Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Mandalle, Stasiun Ma’rang, Stasiun Labakkang, dan Stasiun Mangilu. (Ant/OL-8)
PT KAI Divre II Sumbar rayakan Imlek 2577 dengan bagi-bagi souvenir. Tiket ludes terjual 99,2% selama periode libur 14-17 Februari 2026.
PT KAI Divre I Sumut memeriahkan Imlek 2026 dengan atraksi barongsai di Stasiun Lubuk Pakam. Tercatat 44.350 penumpang gunakan kereta api selama libur panjang.
AKIBAT diguyur hujan lebat, sejumlah daerah di Jawa Tengah Senin (16/2) terendam banjir. Perjalanan kereta api juga terdampak.
Pembatasan kecepatan KA ini merupakan prosedur standar keamanan, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu di lokasi.
Selama periode lima hari masa libur panjang, mulai Jumat hingga Selasa, KAI Daop 2 Bandung menyediakan total 67.510 tempat duduk KA Jarak Jauh.
Kemenhub kembali mengadakan program mudik gratis untuk Lebaran 2026. Pemerintah menyiapkan 78 ribu kursi untuk kapal laut dan kereta api. Sedangkan untuk angkutan darat, disediakan 401 unit bu
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved