Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Bukti baru itu ditemukan usai tim penyidik lembaga antirasuah menggeledah tiga lokasi di Jayapura, Papua.
Tiga lokasi itu yakni kediaman pihak terkait perkara dan dua kantor perusahaan swasta. Sementara itu, para simpatisan Lukas tampak masih terus menjaga rumah kediaman orang nomor satu di Papua itu. Belum terlihat ada indikasi mereka akan segera meninggalkan rumah kediaman Lukas.
Hal itu menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan tokoh masyarakat Papua yang berdomisili di Jayapura. Di antaranya ialah Martin Wasioh, seorang Ondoafi dari Kabupaten Jayapura. Martin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Presidium Masyarakat Adat Grime Nawa ini khawatir kumpulan ratusan warga di rumah kediaman Lukas itu rawan diprovokasi dan bisa saja menghalang-halangi kerja KPK.
Apalagi para simpatisan Lukas itu selalu membawa senjata tradisional Papua, seperti panah, tombak, dan kampak. "Kalau mereka jaga Bapak Lukas sebagai keluarga, saudara, bapak, boleh saja jaga tetapi jangan ada tambahan-tambahan hal-hal yang negatif, positif boleh. Tidak boleh menghalang-halangi, biarkan proses hukum dia berjalan, supaya ada kedamaian di Papua," kata Martin di Jayapura.
Martin menyebut Lukas harus bertanggung jawab mengamankan para simpatisan yang menjaga rumahnya dan memberikan rasa aman kepada tim dari KPK yang sedang menjalankan tugasnya selama berada di Jayapura. Martin meminta Lukas untuk berani diperiksa KPK tanpa melibatkan rakyat sebagai tameng.
Menurut Martin, keberanian itu merupakan bagian sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin sekelas Lukas. Dalam budaya masyarakat adat Tabi, pemimpin seperti Lukas boleh disebut Ondoafi. Sebagai Ondoafi, lanjut Martin, Lukas harus berani berkorban untuk rakyat, bukan bersembunyi di balik rakyat. "Istilahnya kalau kita pemimpin itu raja. Istilah di Papua ini Ondo itu kan raja. Raja itu dia bisa korban demi rakyat. Bapak Lukas ini gubernur atau orang nomor satu di provinsi. Bapak Lukas tidak boleh sembunyi atau lari, kalau bahasa sederhana bilang, jangan lari atau jangan sembunyi, kita berani demi untuk rakyat, berkorban untuk rakyat," tegas Martin.
Martin mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh adat di wilayah Jayapura mendukung KPK. Ia berharap, kehadiran KPK di Bumi Cenderawasih ini bisa mempercepat penyelesaian kasus hukum yang selama ini menjerat Lukas.
"Harapan kita, kasus hukum yang sementara Bapak Lukas terlibat bagaimana bisa diselesaikan. Maksudnya, tidak boleh proses ini lama," tutup Martin. (RO/OL-14)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved