Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
USAI memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Bukti baru itu ditemukan usai tim penyidik lembaga antirasuah menggeledah tiga lokasi di Jayapura, Papua.
Tiga lokasi itu yakni kediaman pihak terkait perkara dan dua kantor perusahaan swasta. Sementara itu, para simpatisan Lukas tampak masih terus menjaga rumah kediaman orang nomor satu di Papua itu. Belum terlihat ada indikasi mereka akan segera meninggalkan rumah kediaman Lukas.
Hal itu menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan tokoh masyarakat Papua yang berdomisili di Jayapura. Di antaranya ialah Martin Wasioh, seorang Ondoafi dari Kabupaten Jayapura. Martin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Presidium Masyarakat Adat Grime Nawa ini khawatir kumpulan ratusan warga di rumah kediaman Lukas itu rawan diprovokasi dan bisa saja menghalang-halangi kerja KPK.
Apalagi para simpatisan Lukas itu selalu membawa senjata tradisional Papua, seperti panah, tombak, dan kampak. "Kalau mereka jaga Bapak Lukas sebagai keluarga, saudara, bapak, boleh saja jaga tetapi jangan ada tambahan-tambahan hal-hal yang negatif, positif boleh. Tidak boleh menghalang-halangi, biarkan proses hukum dia berjalan, supaya ada kedamaian di Papua," kata Martin di Jayapura.
Martin menyebut Lukas harus bertanggung jawab mengamankan para simpatisan yang menjaga rumahnya dan memberikan rasa aman kepada tim dari KPK yang sedang menjalankan tugasnya selama berada di Jayapura. Martin meminta Lukas untuk berani diperiksa KPK tanpa melibatkan rakyat sebagai tameng.
Menurut Martin, keberanian itu merupakan bagian sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin sekelas Lukas. Dalam budaya masyarakat adat Tabi, pemimpin seperti Lukas boleh disebut Ondoafi. Sebagai Ondoafi, lanjut Martin, Lukas harus berani berkorban untuk rakyat, bukan bersembunyi di balik rakyat. "Istilahnya kalau kita pemimpin itu raja. Istilah di Papua ini Ondo itu kan raja. Raja itu dia bisa korban demi rakyat. Bapak Lukas ini gubernur atau orang nomor satu di provinsi. Bapak Lukas tidak boleh sembunyi atau lari, kalau bahasa sederhana bilang, jangan lari atau jangan sembunyi, kita berani demi untuk rakyat, berkorban untuk rakyat," tegas Martin.
Martin mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh adat di wilayah Jayapura mendukung KPK. Ia berharap, kehadiran KPK di Bumi Cenderawasih ini bisa mempercepat penyelesaian kasus hukum yang selama ini menjerat Lukas.
"Harapan kita, kasus hukum yang sementara Bapak Lukas terlibat bagaimana bisa diselesaikan. Maksudnya, tidak boleh proses ini lama," tutup Martin. (RO/OL-14)
Asep enggan memerinci kronologi perkaranya. Namun, sudah ada saksi yang dipanggil penyelidik untuk mendalami perkara ini.
Budi mengatakan, Raihan pernah dipanggil sebagai narasumber dalam acara yang dibuat KPK. Itu pun, cuma bekerja beberapa jam.
Budi enggan memerinci cara Haryanto menerima uang panas dari para TKA. Keterangan tersangka itu sudah dicatat untuk pemberkasan kasus, sebelum penahanan dilakukan.
Tiga saksi itu yakni anggota DPRD Kabupaten Sampang A Firman Hamzah AS, Wiraswasta Rahmadiyan, dan PNS Aceh Fauzi Al Ajib.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Windy merupakan tersangka dalam kasus ini. Selain penyanyi itu, KPK memeriksa wiraswasta Rinaldo Septariando B, kemarin.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved