Cegah Politik Uang, Bawaslu Klaten Hidupkan Pengawasan Partisipatif

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, akan berikhtiar menekan praktik politik uang dalam pemilihan umum serentak tahun 2024.

Sementara itu, untuk pencegahan politik uang (money politic), Bawaslu Klaten menggiatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta menguatkan pengawasan partisipatif.

Hal itu dikatakan Azib Triyanto, anggota Bawaslu Klaten, usai memimpin rapat koordinasi dengan KPU, Kesbangpol, dan pimpinan partai politik di Kantor BPBD Klaten, kemarin (4/11).

Rapat koordinasi itu membahas pencegahan atau antisipasi pelanggaran dan sengketa dalam pendaftaran, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

Praktik politik uang, menurut Azib, masih ada sementara masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal biasa. Padahal, praktik politik uang itu merusak demokrasi.

Untuk menekan praktik poltik uang, Bawaslu menggiatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Selain itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dibangkitkan..

"Bawaslu Klaten juga menginisiasi desa antipolitik uang dan pengawasan partisipatif. Saat ini, sudah terbentuk 15 desa antipolitik uang dan pengawasan partisipatif," paparnya.

Menurut Azib, desa antipolitik uang itu untuk mengedukasi masyarakat supaya sadar akan bahaya politik uang. Karena, politik uang bisa merusak sendi-sendi demokrasi.

Untuk pencegahan politik uang, pengawasan partisipatif perlu dibangkitkan. Karena, peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi masih sangat minim.

"Ya, laporang masyarakat masih sangat minim. Kebanyakan laporan adanya pelanggaran Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu dari tim sukses," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: Bawaslu Klaten Gelar Rapat Koordinasi dengan KPU dan Partai ...