Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder di Aula Kantor BPBD Klaten, Jumat (4/11).
Dalam rapat koordinasi, Bawaslu mengundang KPU Klaten, organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait, dan pimpinan/LO (liaison officer) partai politik calon peserta Pemilu 2024.
"Rapat koordinasi ini diselenggarakan guna membangun sinergitas antara
penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemerintah," kata Azib
Triyanto, anggota Bawaslu Klaten.
Jadi, lanjut Azib, tujuan rapat koordinasi itu dalam rangka pencegahan
pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan parpol peserta Pemilu 2024.
Selain itu, pembahasan atau diskusi dalam rapat koordinasi merujuk pada
tahapan verfak (verifikasi faktual) yang sedang berlangsung hingga 4
November 2022 pukul 23.59 WIB.
Hasil pengawasan di lapangan oleh Bawaslu Klaten, yang menjadi catatan
dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik, ada sampel yang
sudah meninggal dan isteri/keluarga TNI.
Rapat koordinasi dengan stakeholder yang juga dihadiri Ketua KPU Kartika Sari Handayani dan Kesbangpol, sebagai langkah pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024.
"Melalui rapat koordinasi ini pimpinan/LO partai politik calon peserta
pemilu diharapkan dapat memahami hal yang berkaitan dengan tahapan
verifikasi faktual keanggotaan," kata Azib. (N-2)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved