Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder di Aula Kantor BPBD Klaten, Jumat (4/11).
Dalam rapat koordinasi, Bawaslu mengundang KPU Klaten, organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait, dan pimpinan/LO (liaison officer) partai politik calon peserta Pemilu 2024.
"Rapat koordinasi ini diselenggarakan guna membangun sinergitas antara
penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemerintah," kata Azib
Triyanto, anggota Bawaslu Klaten.
Jadi, lanjut Azib, tujuan rapat koordinasi itu dalam rangka pencegahan
pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan parpol peserta Pemilu 2024.
Selain itu, pembahasan atau diskusi dalam rapat koordinasi merujuk pada
tahapan verfak (verifikasi faktual) yang sedang berlangsung hingga 4
November 2022 pukul 23.59 WIB.
Hasil pengawasan di lapangan oleh Bawaslu Klaten, yang menjadi catatan
dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik, ada sampel yang
sudah meninggal dan isteri/keluarga TNI.
Rapat koordinasi dengan stakeholder yang juga dihadiri Ketua KPU Kartika Sari Handayani dan Kesbangpol, sebagai langkah pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024.
"Melalui rapat koordinasi ini pimpinan/LO partai politik calon peserta
pemilu diharapkan dapat memahami hal yang berkaitan dengan tahapan
verifikasi faktual keanggotaan," kata Azib. (N-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved