Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kembali meraih Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), predikat tersebut diraih selama tujuh kali berturut-turut. Atas raihan tersebut Bupati Anne Ratna Mustika menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan di Bale Nagri, Komplek Perkantoran Setda Purwakarta.
"Atas raihan penghargaan ini, kami meminta agar para kepala perangkat daerah tetap bersikap kooperatif dan proaktif, serta dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Purwakarta. Tentu saja dengan tetap melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang ada," Kata Anne Ratna Mustika, Jumat (4/11).
Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, akuntabilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pada semua tingkatan Perangkat Daerah.
"Selama dalam proses audit, mulai dari audit pendahuluan, audit terinci sampai dengan penyerahan hasil audit, apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," ungkap Anne.
Penghargaan ini, lanjut Anne, diharapkan juga dapat menjadi motivasi jajarannya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan laporan keuangan. Raihan predikat adalah berkat kerjasama semua pihak. Selama ini semua perangkat kerja daerah, baik eksekutif maupun legislatif telah bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. (OL-13)
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Abdul Latief menegaskan komitmennya menjadikan Dekopinda sebagai rumah besar gerakan koperasi di Kabupaten Purwakarta.
Pengiriman Tim SAR itu sebagai wujud kepedulian dan solidaritas lintas daerah terhadap musibah alam yang terjadi.
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved