Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPW NasDem Jawa Barat mengapresiasi langkah Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang segera turun langsung melihat dari dekat beberapa daerahnya yang terkena bencana.
Tidak hanya mendatangi lokasi dan berdialog dengan warga terdampak, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga berjanji akan segera mencarikan solusi ke depan, satunya membangun danau-danau buatan.
"Kami sangat mengapresiasi gerak cepat dan langkah dari Bupati Bandung
yang mau membuat lima danau buatan itu. Diharapkan pembangunan danau
ini segera direalisasikan mengingat banjir selalu di rasakan warga yang
rumahnya berada dekat dengan aliran sungai, sehingga dengan adanya
pembuatan danau ini bisa mengatasi permasalahan banjir yang sudah di
rasakan warga sejak puluhan tahun silam," kata Ketua Dewan Pertimbangan
NasDem Jabar, Rajiv, Rabu (26/10).
Sebagai partai koalisi yang mengusung dan mengantarkan Dadang
Supriatna-Sahrul Gunawan ke tampuk pimpinan di Kabupaten Bandung, NasDem, kata Rajiv, sangat peduli terhadap permasalahan di Kabupaten Bandung.
"Kami sayang sama masyarakat Kabupaten Bandung. Partai NasDem meski
berkoalisi, kami juga mengkritik karena kita sayang sama kepala daerah," jelasnya.
Rajiv juga mengingatkan kalau hadirnya pemerintah daerah di tengah
masyarakat ketika musibah itu wajib hukumnya. Masyarakat kabupaten
Bandung, mempunyai harapan besar terhadap kepala daerah yang sedang
menjabat saat ini. Mereka bosan dengan dinasti politik, masyarakat
sangat berharap ada perubahan yang lebih baik di bidang pemerintah
serta infrastruktur yang langsung dirasakan.
"NasDem juga memastikan akan mengapresiasi langkah-langkah Pemkab
Bandung yang pro rakyat. Maka dari itu saya terus untuk ayo mengingatkan pemerintah daerah ambil langkah-langkah strategis. Saya kan sering turun di kabupaten Bandung, jadi saya selalu mendengarkan harapan masyarakat," ujar pria yang akan mencalonkam diri menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar 2 itu.
NasDem memastikan, koalisi bukan berarti tidak boleh memberikan kritik.
NasDem juga meyakinkan kalau kepentingan masyarakat harus diatas
kepentingan partai dan kelompok serta golongan.
NasDem hanya menjaga jangan jadi hutang politik NasDem yang menangung, maka dari itu sama-sama mengawal pemerintahan demi masyarakat kabupaten Bandung.
"Koalisi bukan berarti tidur nyenyak tidak boleh mengkritik, atau ketika ada prestasi wajib kita apresiasi itulah politik NasDem. Insya Allah Kang Dadang Supriatna bisa memenuhi itu semua, kita doakan," ungkap Kang Rajiv. (N-2)
Kabupaten Bandung juga mempertahankan predikat zero corruption berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung telah menyiapkan beberapa solusi untuk menyelesaikan banjir di Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot,
Bukan hanya perumahan yang baru mengajukan izin, tetapi juga proyek yang sudah berjalan, namun belum memenuhi kewajibannya akan turut dievaluasi.
Pencarian korban dilakukan tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPDD, PMI dan relawan .
BANJIR besar melanda wilayah Kabupaten Bandung, sejak Kamis (4/12) hingga Jumat (5/12). Bencana tersebut melanda 8 kecamatan.
Gizi buruk melemahkan pertumbuhannya dan bibir sumbing memahat cerita sunyi yang tak bisa ia sampaikan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved