Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Laratuka telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait penyalagunaan dana percepatan penanganan covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT, Kamis (15/9). Penetapan ini membangkitkan rasa keprihatian berbagai pihak, tidak terkecuali Penjabat Bupati Flotim Doris Alxander Rihi, yang ditemui sesaat setelah konferensi pers yang dilaksanakan Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, Jumat (16/9).
Doris mengaku prihatin dengan penetapan tersangka itu. Ia baru saja mendapat kabar tentang penetapan tersangka Sekda Flotim berinisial PIG, termasuk dua tersangka lainnya 2 yaitu Kepala BPBD dan Bendahara BPBD oleh Kejaksaan Negeri Larantuka.
Doris menjelaskan, seluruh pihak tidak berharap peristiwa ini terjadi. Sebagai penyelenggara tugas pemerintahan di Kabupaten Flotim, ia menegaskan akan membiarkan hukum yang menetukan tindak lanjut dari kasus ini.
Baca juga: Kepala BPBD Flotim Resmi Jadi Tersangka Penyalahgunaan Dana Covid-19
"Yah Kita percayakan semua hukum akan berproses sebagaimana yang ada ini. Mudah-mudahan dapat dilalui dengan baik," kata Doris saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, untuk sementara, jabatan Sekda Flotim akan diisi pelaksana harian (Plh), sambil menunggu pejabat sekda definitif dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017, kemudian diubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Perpres 3 Tahun 2018.
Doris mengimbau semua Aparat Sipil Negara di Kabupaten Flores timur tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. (OL-1)
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved