Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mempunyai komitmen tinggi mengaplikasikan nilia-nilai kebinekaan dalam kepemimpinannya. Kondisi tersebut tentunya membawa dampak positif nyata dengan terciptanya stabilitas politik di Tanah Air.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Syaiful Lubis mengatakan sejak priode pertama hingga kedua, Jokowi telah berhasil membentuk iklim politik yang harmonis. Setiap pihak dirangkul Jolowi demi menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat.
Dia menyebutkan langkah Jokowi yang sedian merangkul semua golongan dinilai sebagai langkah efektif untuk memimpin Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk. Terbukti kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas politik dan kebinekaan.
"Saya kira iya (berhasil). Tentu saja Pak Jokowi adalah bukti keberhasilan semua elemen bangsa," ujar Syaiful.
Dia menuturkan tidak mudah unruk menjaga stabilitas politik dan kebinekaan bukanlah hal yang mudah. Apalagi Indonesia dikenal memiliki beragam latar dan golongan yang sangat majemuk. Karena itu, Syaiful mengatakan jika peran dari seluruh masyarakat sangatlah dibutukan untuk turut membantu pemerintah dalam memelihara keberagaman melalui bhineka tunggal ika dan pancasila.
"Pak Jokowi tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Tapi dukungan oleh semua elemen bangsa tanpa terkecuali," kata Syaiful. (RO/OL-15)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved