Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
SIDANG Paripurna pembahasan dua raperda di DPRD Purwakarta Jawa Barat, Kamis (21/7) batal dilaksanakan. Penyebabkan tidak kuorum, 30 orang anggota dewan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Agenda paripurna ini sudah diagendakan jauh-jauhari, yakni penyampaian Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042 dan Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun, setelah ditunggu-tunggu cukup lama hanya 13 anggota dewan yang hadir. Konyolnya, raperda soal ekonomi kreatif merupakan inisiasi dari DPRD tapi hanya 13 anggota dewan yang peduli dan hadir.
Rapat paripurna sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB, anggota dewan yang terhormat satu persatu datang tapi hanya 13 orang saja. Lalu diskor dua kali, dengan perpanjangan waktu 30 menit pertama dan 15 menit kedua. Sampai menit-menit terakhir, masih 30 anggota dewan yang tak menunjukan batang hidungnya. Karena tidak kuorum, acara ditutup, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika meninggalkan gedung dewan.
"Secara resmi kami telah datang memenuhi undangan pimpinan dewan. Namun, sayang anggota dewan banyak yang tidak hadir sehingga rapat paripurna dibatalkan," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Kamis (21/7).
Ketidakhadiran para anggota dewan tersebut juga mengundang reaksi dari masyarakat dan mantan anggota DPRD Purwakarta, Agus Yasin. "Ini bukti bahwa para wakil rakyat itu sudah mengingkari fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang undangan, sisi lainnya juga secara sengaja telah melanggar sumpah jabatan yang pernah diucapkan di bawah Kitab sucinya masing-masing," ujar Agus Yasin.
Menurut mantan anggota dewan dari Partai Golkar ini, harusnya para anggota DPRD yang tidak hadir dalam kedua agenda Rapat Paripurna yang digelar kemarin dan hari ini, menyadari akan kewajiban dan memberikan contoh sebagai orang yang terpilih mewakili rakyat Purwakarta dari berbagai daerah pemilihan. Bukan sebaliknya malah tidak bisa menjaga dan memelihara perasaan rakyat yang diwakilinya.
Satu hal yang paling mengecewakan, ungkap Agus Yasin, pada saat Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta, Rabu (20/7), ada partai yang memiliki 11 kursi atau 11 anggotanya cuma 4 orang yang hadir. "Saya sangat prihatin, di HUT Purwakarta saja mereka tidak peduli. Lalu bagaimana juga dengan kepedulian dengan rakyat Purwakrta," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Sejumlah Anggota DPRD Purwakarta Mangkir dari Rapat Paripurna ...
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
Perubahan iklim ditandai dengan naiknya suhu rata-rata, pola hujan tidak menentu, serta kelembaban tinggi memicu ledakan populasi hama seperti Helopeltis spp (serangga penghisap/kepik)
ANGGOTA DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Purwakarta Run 5K, juga menjadi suatu penghormatan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
DPC Pospera Kabupaten Purwakarta menilai langkah Wakil Bupati lebih bertujuan membangun citra diri ketimbang menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved