Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG Paripurna pembahasan dua raperda di DPRD Purwakarta Jawa Barat, Kamis (21/7) batal dilaksanakan. Penyebabkan tidak kuorum, 30 orang anggota dewan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Agenda paripurna ini sudah diagendakan jauh-jauhari, yakni penyampaian Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042 dan Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun, setelah ditunggu-tunggu cukup lama hanya 13 anggota dewan yang hadir. Konyolnya, raperda soal ekonomi kreatif merupakan inisiasi dari DPRD tapi hanya 13 anggota dewan yang peduli dan hadir.
Rapat paripurna sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB, anggota dewan yang terhormat satu persatu datang tapi hanya 13 orang saja. Lalu diskor dua kali, dengan perpanjangan waktu 30 menit pertama dan 15 menit kedua. Sampai menit-menit terakhir, masih 30 anggota dewan yang tak menunjukan batang hidungnya. Karena tidak kuorum, acara ditutup, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika meninggalkan gedung dewan.
"Secara resmi kami telah datang memenuhi undangan pimpinan dewan. Namun, sayang anggota dewan banyak yang tidak hadir sehingga rapat paripurna dibatalkan," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Kamis (21/7).
Ketidakhadiran para anggota dewan tersebut juga mengundang reaksi dari masyarakat dan mantan anggota DPRD Purwakarta, Agus Yasin. "Ini bukti bahwa para wakil rakyat itu sudah mengingkari fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang undangan, sisi lainnya juga secara sengaja telah melanggar sumpah jabatan yang pernah diucapkan di bawah Kitab sucinya masing-masing," ujar Agus Yasin.
Menurut mantan anggota dewan dari Partai Golkar ini, harusnya para anggota DPRD yang tidak hadir dalam kedua agenda Rapat Paripurna yang digelar kemarin dan hari ini, menyadari akan kewajiban dan memberikan contoh sebagai orang yang terpilih mewakili rakyat Purwakarta dari berbagai daerah pemilihan. Bukan sebaliknya malah tidak bisa menjaga dan memelihara perasaan rakyat yang diwakilinya.
Satu hal yang paling mengecewakan, ungkap Agus Yasin, pada saat Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Purwakarta, Rabu (20/7), ada partai yang memiliki 11 kursi atau 11 anggotanya cuma 4 orang yang hadir. "Saya sangat prihatin, di HUT Purwakarta saja mereka tidak peduli. Lalu bagaimana juga dengan kepedulian dengan rakyat Purwakrta," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Sejumlah Anggota DPRD Purwakarta Mangkir dari Rapat Paripurna ...
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Program Perhutanan Sosial memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, memanfaatkan hasilnya, dan menjaga kelestariannya.
Mereka berharap hidangan MBG yang diantarkan oleh Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah dan posyandu itu bisa lebih beragam.
Bertani ikan di karamba jaring apung di perairan seperti di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur memang tidak mudah. Petani ikan harus mempersiapkan modal sekitar Rp20 hingga 30 juta.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved