Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat (Jabar) memperkirakan sebanyak 2.816 hewan ternak berkuku belah seperti sapi potong, sapi perah, domba dan kambing yang ada di Wilayahnya tertular penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana pun mengusulkan pembatasan distribusi hewan ternak antarprovinsi, Ini harus segera diantisipasi supaya penyebaran penyakit ini segera terkendali.
"Kami minta Kementerian Pertanian membatasi lalulintas ternak antar provinsi, jadi minimal kalau dari mereka provinsi penghasil hewan ternak sudah clearance sehat kita akan terima,katanya di Bandung Sabtu (28/5).
Arifin menambahkan Jabar adalah provinsi konsumen untuk sapi potong dalam jumlah besar. Sebanyak 80 persen kebutuhan sapi potong berasal dari luar provinsi seperti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.
"Hal itu berbeda dengan domba potong dan Jabar merupakan salah satu provinsi penghasil, Adapun beberapa daerah penghasil domba di Jabar, yaitu Garut, Purwakarta dan Tasikmalaya dan kita berharap domba-domba tersebut jangan sampai terpapar PMK," jelasnya.
Terkait domba, Arifin mengaku terdapat 78 ekor yang telah terpapar PMK dan mayoritas di Garut. Pihaknya pun langsung melakukan tindakan dengan segera berkoodinasi bersama Bupati Garut.
"Saya meminta pak bupati untuk mengoptimalkan satgas di kabupaten kotanya termasuk satgas di kecamatan," ujarnya.
Lebih lanjut jelas Arifin, sebagai upaya menyikapi PMK, pihaknya menurunkan dokter hewan yang ada di provinsi dan berjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dari delapan chapter komisariat di Jabar. Mereka akan diperbantukan untuk di kabupaten kota. "Karena di kabupaten kota kan dokter hewannya sedikit. Jadi kita perbantukan turun ke lapangan, mengedukasi untuk melihat hewan seperti apa, karena gejala klinisnya sangat gampang untuk dilihat," ucapnya
lagi.
Sementara itu pedagang sapi, kambing di Kota Bandung mengeluhkan kebijakan penyetopan pengiriman hewan ternak, ini di karena banyak permintaan masyarakat terutama sapi menjelang Idul Adha.
"Sebagai pedagang tentunya saya mengeluh dan berharap agar pembelian dari luar terutama dari Jatim dan Jateng bisa dibuka lagi. Saat ini persediaan sapi di kandang yang saya miliki 10 ekor, Sapi-sapi itu didatangkan dari luar Jabar, jauh sebelum wabah PKM terjadi," kata Samsul (44) salah satu pedagang sapi di Kota Bandung.
Menurut Samsul, setiap Idul Adha dirinya bisa menjual hingga 70 sampai 80 ekor sapi. Namun, dengan disetopnya pengiriman angka itu diprediksi akan menurun tahun ini dan jelas mempengaruhi penjualan. Dirinya kini belum bisa memastikan langkah yang akan dilakukan ketika pesanan mulai datang. (OL-13)
Baca Juga: PKL Kembali Ramaikan CFD di Alun-alun Kudus
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved