25 Warga Bali Terlantar di Turki

SEBANYAK 25 warga Bali terlantar di Turki. Video puluhan warga Bali yang terlantar ini beredar luas di berbagai platform media sosial. Kepala BP2MI Bali Wiam Satriawan membenarkan video warga Bali yang terlantar di Turki.

"Kami sudah cek. Memang benar ada sekitar 25 warga Bali yang disebut terlantar di Turki. Mereka terkatung-katung. Sebab setelah kami telusuri, mereka ini bukan pekerja atau tenaga kerja. Jadi kita perlu bedakan antara warga Bali dan pekerja migran asal Bali. Yang beredar itu adalah video warga Bali yang terlantar di Turki. Bukan pekerja asal Bali," ujar Wiam.

Wiam mengaku, setelah ditelusuri, ternyata puluhan warga Bali tersebut berangkat ke Turki dengan menggunakan visa holiday. Tujuan mereka adalah berlibur di Turki. Oleh agen yang tidak resmi, mereka dijanjikan bekerja di Turki untuk mengisi waktu liburan. Tergiur dengan janji tersebut, puluhan warga Bali ini berangkat ke Turki. Namun ternyata, saat mereka tiba di Turki, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung dapat. Agen yang merekrut mereka pun tidak jelas.

"Para warga asal Bali itu tidak menggunakan visa kerja. Mereka menggunakan visa holiday yang dikeluarkan untuk berlibur di Turki. Setibanya di Turki oleh agen tertentu mereka dijanjikan untuk mencarikan pekerjaan selama berlibur di Turki. Namun faktanya puluhan warga asal Bali yang semuanya laki-laki tersebut terkatung-katung," tuturnya.

Baca juga: Kondisi Jawa-Bali Membaik, PPKM Dilonggarkan

Mereka kini ditampung di sebuah penginapan di Turki dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena harus tidur berdesak-desakan, tidur di lantai dengan kondisi yang menyedihkan, makan seadanya. Namun menurut Wiam, sekalipun tidak menjadi tanggung jawab BP2MI Bali, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kemenlu dan lembaga terkait lainnya.

"Ini sudah menyangkut kemanusiaan, mereka adalah warga negara Indonesia asal Bali. Negara harus hadir dan akan segera mencarikan solusi terbaik," imbuhnya.

BP2MI Bali sudah bersurat secara resmi ke pusat. Saat ini koordinasi lintas sektor sudah dilakukan. (OL-5)