Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI NasDem Kota Solo mendirikan Posko Pelaporan Kekerasan Seksual, yang siap menampung dan menindaklanjuti pelaporan masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual.
"Semua itu akan kita lakukan sebagai bentuk kehadiran NasDem di Kota Solo secara nyata, untuk membantu Pemkot dalam mengatasi berbagai persoalan, berikut membantu suksesnya pembangunan Kota Solo yang aman dan sejahtera," tegas Eva Yuliana usai dipercaya sebagai Ketua DPD NasDem Kota Surakarta periode 2022 - 2024, Sabtu (13/2).
Menurut Srikandi NasDem, yang saat ini masih duduk sebagai anggota Komisi 3 DPR RI ini, kepengurusan yang ia pimpin langsung kerja keras, berbenah untuk persiapan menuju Pemilu 2024, untuk tujuan meraih satu fraksi di DPRD Kota Surakarta.
Penegasan itu diungkap Eva, usai peresmian Kantor Sekretariat NasDem Kota Solo oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka. Bersamaan peresmian, kepengurusan baru pun terbentuk, dengan ketua Eva Yuliana dan Sekretaris Pata Hindarta, diikuti terbentuknya kepengurusan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dia uraikan, tekad meraih target satu fraksi atau lima kursi ini, bukan sebagai gagah gagahan. "Target satu fraksi ini bukan semata-mata untuk gagah-gagahan. Tapi satu fraksi ini kami persembahkan untuk Kota Surakarta yang bermanfaat dan bermartabat dan menambahkan berkah," tukas Eva.
Yang jelas, lanjut dia, panji partai NasDem yang diterima, akan terus dikibarkan di seluruh Kota Surakarta, sebagai menyengkuyung kerja walikota mengantarkan kota ini jauh lebih hebat, bermartabat, dan bermanfaat.
Anggota Komisi III DPR RI ini juga menekankan DPD NasDem Kota Surakarta memiliki satu slogan yang mengilhami langkah bersama yaitu natas, nitis, dan netes.
"Maknanya yaitu natas, kami akan menata segala sesuatu dengan tuntas. Kemudian, nitis kami semua akan menyiapkan strategi dan langkah-langkah untuk tepat sasaran. Dan saya mohon doa semua dengan Sedulur Selawase dangan Mas Gibran akan netes menerima hasil yang diberikan oleh Allah SWT agar segala ikhtiar sesuai target yang diinginkan," kata Eva
Ketua Teritorial Pemenangan Jateng DI Yogjakarta, Sugeng Suparwoto yang hadir dalam peresmian, pelantikan dan sekaligus rakerda berharap, segenap pengurus bisa cepat menyapa masyarakat dengan langkah nyata, sebagai membangun kepercayaan untuk sukses Pemilub 2024.
"Semua kader NasDem Kota Surakarta ini harus mampu bergerak cepat di tengah masyarakat, serta bisa menebar manfaat, dan terus berikhtiar, agar perjuahan itu berbuah hasil terbaik pada Pemilu 2024 yang tinggal 2 tahun lagi," tegas Sugeng didampingi Ketua DPW NasDem Jateng Setyo Maharso bersama unsur pimpinan DPP NasDem. (OL-13)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.
Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.
Putusan DKPP ke Hasyim Asy'ari beri pelajaran kepada pejabat publik agar tidak menyalah gunakan kewenangan
Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.
SEORANG ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat (Jabar), tega melakukan kekerasan seksual kepada balita yang baru berumur dua tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved