Permudah Akses Masyarakat, Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro di Lampung

WAKIL Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien di Metro Lampung, Kamis (23/12). Peresmian BWM yang kedua di Provinsi Lampung ini merupakan komitmen OJK dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk terus memperluas akses keuangan masyarakat terutama mendorong pengembangan sektor usaha mikro guna meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar pesantren. 

Wapres dalam sambutannya menekankan kembali bahwa sesuai undang-undang, pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. "Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bersama OJK akan memiliki manfaat besar dalam pengembangan pesantren pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya harap Bank Wakaf Mikro dikelola dengan baik dan penuh amanat," kata Wapres.

Dalam peresmian BWM itu, Wapres juga menyaksikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster secara simbolis di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa OJK terus bekerja meningkatkan perluasan akses keuangan kepada UMKM melalui berbagai program, seperti pendirian bank wakaf mikro, pengembangan KUR Klaster, serta upaya edukasi dan literasi keuangan yang masif untuk mendukung perlindungan konsumen.

"Bank wakaf mikro merupakan upaya OJK untuk hadir ikut menyukseskan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, yang kalau secara komersial sulit diakses oleh pembiayaan (perbankan). Di samping itu OJK juga selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat informal yang memiliki potensi besar. Jumlahnya banyak dan rata-rata hidupnya di daerah," kata Wimboh. 

Dalam sambutannya Wimboh Santoso menyampaikan sejak diluncurkan empat tahun yang lalu, saat ini telah berdiri sebanyak 62 BWM yang tersebar di 20 provinsi. Kehadiran BWM telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 50 ribu nasabah dengan akumulasi penyaluran pembiayaan sampai dengan posisi 22 Desember 2021 mencapai Rp74,8 miliar. 

Program BWM Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus merupakan BWM kedua yang dibentuk melalui sinergi dengan pihak swasta, yaitu Bank Permata, dan merupakan BWM kedua yang dididirikan di Provinsi Lampung. Kegiatan peresmian dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Jazim Ahmad, Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien, serta pimpinan perbankan. Turut hadir Anggota Komisi XI DPR yaitu Ella Siti Nuryamah, Farida Hidayati, Fathan, dan A Junaidi Auly.

"Pemerintah provinsi berkomitmen akan terus mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Semoga ke depan tumbuh bank wakaf mikro lain di Provinsi Lampung dan optimalisasi penyaluran KUR klaster sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Arinal Djunaidi dalam sambutannya.

Untuk meningkatkan kapasitas BWM, pada 2021 telah dilakukan pengembangan ekosistem digitalisasi BWM yang meliputi aspek:

a. Operasional BWM melalui peningkatan core system menjadi berbasis cloud, pengembangan aplikasi BWM mobile yang dapat diakses nasabah untuk kemudahan pencairan pembiayaan dan angsuran secara langsung;

b. Pengawasan BWM melalui pengembangan tools pengawasan LKM/LKMS/BWM serta aplikasi perizinan secara online;

c. Akses informasi seputar BWM melalui aplikasi BWM Info (lkmsbwm.id), serta penghimpunan donasi dan wakaf secara online;

d. Pengembangan usaha nasabah BWM berupa akses pasar secara online untuk penjualan produk (on boarding) melalui aplikasi BWM Bumdes, UMKMMU, serta aplikasi e-commerce lain. 

Baca juga: DPP Taruna Merah Putih Bagikan Sembako ke Lima Panti Asuhan di Banten

Bersamaan dengan kegiatan peresmian BWM serta penyerahan KUR Klaster, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dengan Universitas Muhammadiyah Metro. Nota kesepahaman itu melingkupi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan edukasi keuangan, serta perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Selain itu hal tersebut mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan program kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. (RO/OL-14)