Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai 79,33%. Dengan sisa waktu dua bulan, diyakini hingga akhir tahun penyaluran akan selesai 100%.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan tahun ini pagu anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Dana desa tersebut disalurkan ke 354 desa tersebar di 32 kecamatan.
"Hingga 9 November 2021, penyaluran dana desa sudah mencapai sebesar Rp341.300.926.800 atau 79,33%," kata Erwin kepada Media Indonesia, Rabu (10/11).
Besaran penyalurannya meliputi dana desa tahap pertama dan kedua, dana penanganan covid-19 yang dialokasikan sebesar 8%, serta bantuan langsung tunai (BLT). Untuk penyaluran dana desa tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080 dan tahap kedua sebesar Rp109.450.311.400.
"Sedangkan penyaluran dana penanganan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8%. Sedangkan penyaluran BLT sebesar Rp105.540.300.000," jelasnya.
Sementara untuk penyaluran dana desa tahap ketiga atau tahap akhir masih dalam proses. Pun dengan penyaluran BLT dana desa untuk bulan 10, 11, dan 12, masih ada desa yang belum atau sedang dalam proses pengajuan. "Berdasarkan data, terdapat 46 desa yang belum salur atau sedang dalam proses pengajuan BLT dana desanya untuk bulan 10, 11, dan 12," terang Erwin.
Sejauh ini, sebut Erwin, tidak ada kendala berarti dalam proses pengajuan usulan pencairan dari setiap desa. Namun Erwin tak memungkiri dalam perjalanan kerap terjadi perubahan aturan, terutama berkaitan dengan penanganan covid-19. "Tapi bisa kita atasi. Sehingga tidak ada masalah," ujarnya.
Ia menegaskan kewenangan BPKAD hanya sebatas menyalurkan dana desa. Untuk tingkat penyerapannya merupakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
"Termasuk proses pembinaan dan monitoring, itu menjadi tugas Dinas PMD. Kami di BKPAD hanya sebatas menyalurkan. Pencairan juga dari Kantor KPPN Sukabumi langsung ke masing-masing kas desa," pungkasnya. (OL-15)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved