Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PENYALURAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai 79,33%. Dengan sisa waktu dua bulan, diyakini hingga akhir tahun penyaluran akan selesai 100%.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan tahun ini pagu anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Dana desa tersebut disalurkan ke 354 desa tersebar di 32 kecamatan.
"Hingga 9 November 2021, penyaluran dana desa sudah mencapai sebesar Rp341.300.926.800 atau 79,33%," kata Erwin kepada Media Indonesia, Rabu (10/11).
Besaran penyalurannya meliputi dana desa tahap pertama dan kedua, dana penanganan covid-19 yang dialokasikan sebesar 8%, serta bantuan langsung tunai (BLT). Untuk penyaluran dana desa tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080 dan tahap kedua sebesar Rp109.450.311.400.
"Sedangkan penyaluran dana penanganan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8%. Sedangkan penyaluran BLT sebesar Rp105.540.300.000," jelasnya.
Sementara untuk penyaluran dana desa tahap ketiga atau tahap akhir masih dalam proses. Pun dengan penyaluran BLT dana desa untuk bulan 10, 11, dan 12, masih ada desa yang belum atau sedang dalam proses pengajuan. "Berdasarkan data, terdapat 46 desa yang belum salur atau sedang dalam proses pengajuan BLT dana desanya untuk bulan 10, 11, dan 12," terang Erwin.
Sejauh ini, sebut Erwin, tidak ada kendala berarti dalam proses pengajuan usulan pencairan dari setiap desa. Namun Erwin tak memungkiri dalam perjalanan kerap terjadi perubahan aturan, terutama berkaitan dengan penanganan covid-19. "Tapi bisa kita atasi. Sehingga tidak ada masalah," ujarnya.
Ia menegaskan kewenangan BPKAD hanya sebatas menyalurkan dana desa. Untuk tingkat penyerapannya merupakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
"Termasuk proses pembinaan dan monitoring, itu menjadi tugas Dinas PMD. Kami di BKPAD hanya sebatas menyalurkan. Pencairan juga dari Kantor KPPN Sukabumi langsung ke masing-masing kas desa," pungkasnya. (OL-15)
Apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved