Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai 79,33%. Dengan sisa waktu dua bulan, diyakini hingga akhir tahun penyaluran akan selesai 100%.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan tahun ini pagu anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Dana desa tersebut disalurkan ke 354 desa tersebar di 32 kecamatan.
"Hingga 9 November 2021, penyaluran dana desa sudah mencapai sebesar Rp341.300.926.800 atau 79,33%," kata Erwin kepada Media Indonesia, Rabu (10/11).
Besaran penyalurannya meliputi dana desa tahap pertama dan kedua, dana penanganan covid-19 yang dialokasikan sebesar 8%, serta bantuan langsung tunai (BLT). Untuk penyaluran dana desa tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080 dan tahap kedua sebesar Rp109.450.311.400.
"Sedangkan penyaluran dana penanganan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8%. Sedangkan penyaluran BLT sebesar Rp105.540.300.000," jelasnya.
Sementara untuk penyaluran dana desa tahap ketiga atau tahap akhir masih dalam proses. Pun dengan penyaluran BLT dana desa untuk bulan 10, 11, dan 12, masih ada desa yang belum atau sedang dalam proses pengajuan. "Berdasarkan data, terdapat 46 desa yang belum salur atau sedang dalam proses pengajuan BLT dana desanya untuk bulan 10, 11, dan 12," terang Erwin.
Sejauh ini, sebut Erwin, tidak ada kendala berarti dalam proses pengajuan usulan pencairan dari setiap desa. Namun Erwin tak memungkiri dalam perjalanan kerap terjadi perubahan aturan, terutama berkaitan dengan penanganan covid-19. "Tapi bisa kita atasi. Sehingga tidak ada masalah," ujarnya.
Ia menegaskan kewenangan BPKAD hanya sebatas menyalurkan dana desa. Untuk tingkat penyerapannya merupakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
"Termasuk proses pembinaan dan monitoring, itu menjadi tugas Dinas PMD. Kami di BKPAD hanya sebatas menyalurkan. Pencairan juga dari Kantor KPPN Sukabumi langsung ke masing-masing kas desa," pungkasnya. (OL-15)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved