Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani di Merauke, Papua, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
"Pembangunan Rumah Sakit Jenderal TNI L.B Moerdani sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk melayani masyarakat utamanya masyarakat di Merauke," kata Presiden dalam peresmian Rumah Sakit (RS) Jenderal TNI LB Moerdani sebagaimana ditayangkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden dipantau di Jakarta, Minggu (3/10).
Turut hadir dalam peresmian itu antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
RS LB Moerdani, kata Presiden, dibangun secara cepat yaitu sekitar 20 hari. Pembangunan ekstra cepat tersebut karena RS tersebut awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 di Merauke.
"Tetapi karena kasus COVID-19 sudah menurun, melandai, ini juga selain untuk mendukung pelaksanaan PON XX, ini untuk juga nanti bisa dimanfaatkan pasca-PON untuk melayani seluruh masyarakat yang ada," ujarnya.
RS LB Moedani, ujar Presiden, memiliki fasilitas yang lengkap seperti ruang rawat inap, isolasi, karantina, laboratorium, Instalasi Gawat Darurat (IGD), kamar operasi, radiologi, dan juga farmasi. Pelayanan dari RS ini, kata Presiden, akan cepat, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
"Di masa pandemi seperti sekarang ini, fasilitas kesehatan di semua negara sangat dibutuhkan terutama, utamanya di daerah yang sulit terjangkau, agar masyarakat terlayani ketika mendapati masalah kesehatan," tutur Presiden.
"Saya berpesan agar rumah sakit ini dimanfaatkan sebaik-baiknya nya untuk melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan nyaman," kata Presiden Jokowi berharap.
Peresmian RS LB Moerdani merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Merauke, Papua pada Minggu ini. Sebelumnya, Presiden meresmikan terminal baru Bandar Udara Mopah, dan Pos Lintas Batas Negara Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Presiden juga dijadwalkan meninjau pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi masyarakat dan pelajar di Merauke. (OL-8)
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
Aksi kekerasan KKB dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved