Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Ende merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Ende, yang sampai saat ini belum membayar honor 1.392 honorer Guru Tidak Tetap (GTT) selama enam bulan.
"Sudah enam bulan honorer guru GTT di Ende belum dibayar. Kami minta Bupati Ende segera perintahkan Dinas terkait untuk segera membayar honor GTT," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende Vinsensius Sangu kepada mediaindonesia.com, Selasa (24/8).
Menurut politisi muda itu, keterlambatan dalam merealisasikan hak honorer GTT tersebut adalah sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perhatian pada para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Baca juga: Mutasikan Guru Honorer Ruang Kepsek Disegel Warga
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah agar konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan yakni pembayaran honorer GTT direalisasikan tiap tiga bulan sekali.
"Ini sudah enam bulan guru-guru honorer belum dibayarkan. Permasalahan belum dibayarkan guru honorer di Ende bukan kejadian perdana dan pernah terjadi. Jadi pemerintah harus konsisten. Seharusnya, setiap tiga bulan harus dibayarkan hak mereka," tandas dia.
Mengingat masalah yang sama terus berulang, dia pun meminta Pemerintah Daerah mengkaji dan menyiapkan Kelompok Kerja (Pokja) yang secara khusus diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk penanganan honorer GTT.
"Target diperlukan tim khusus ini, selain mengurai persoalan yang sama tidak akan terulang kembali pada periode-periode yang akan datang tetapi lebih dari itu adalah mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas bagi para guru khususnya honorer GTT," papar Vinsen
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Matildis Mensi Tiwe, saat dikonfirmasi, menjelaskan, saat ini, berkas 1.392 guru honor GTT telah dilakukan verifikasi dan sudah diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende jadi tinggal menunggu pembayaran saja.
Dia mengatakan keterlambatan pembayaran honorer guru GTT karena dilakukan verifikasi berkas-berkas terhadap ribuan guru. Hal itu dilakukan demi memastikan administrasi para guru itu harus sesuai dengan petunjuk teknis.
"Sistem kolektif pengajuannya. Jadi semua dokumen guru lengkap baru bisa diajukan untuk pembayaran. Tetapi kita sudah ajukan ke keuangan. Jadi sekarang sudah siap dibayarkan untuk enam bulannya. Dana yang disiapkan untuk pembayaran itu sekitar Rp 8 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende 2021," ujar Mensi.
Ia pun mengaku pembayaran nantinya langsung masuk ke rekening masing-masing guru sehingga dalam waktu sudah biasa direalisasikan pembayarannya.
Dia pun menjelaskan pembayaran honorer guru sesuai juknis dan klasifikasinya yaitu wilayah sangat sulit dibayar Rp600.000. Kemudian, guru yang mengajar di wilayah sulit dibayar Rp460.000. Selanjutnya, guru mengajar di wilayah ringan di wilayah kota Ende dibayar dengan Rp370.000 per orang setiap bulannya.
"Untuk tahap satu kita bayar enam bulan. Uangnya langsung masuk di rekening mereka masing-masing," pungkas Mensi. (OL-1)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.
Jika dana hibah dinaikkan 10%, maka tenaga pengajar akan mendapat kenaikan Rp50 ribu atau sebesar Rp550 ribu setiap bulan.
"Tahun ini, DKI Jakarta menaikkan dana hibah sebesar (10%) dari Rp489,9 miliar menjadi Rp538,9 miliar yang diperuntukkan bagi 81 ribu guru honorer sekolah swasta dan PAUD,"
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
RATUSAN orang guru honorer berstatus Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA dan SMK di Kota Depok, Jawa Barat sejak Januari 2023 belum digaji.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera membayar upah bagi guru agama honorer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved