Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Ende merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Ende, yang sampai saat ini belum membayar honor 1.392 honorer Guru Tidak Tetap (GTT) selama enam bulan.
"Sudah enam bulan honorer guru GTT di Ende belum dibayar. Kami minta Bupati Ende segera perintahkan Dinas terkait untuk segera membayar honor GTT," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende Vinsensius Sangu kepada mediaindonesia.com, Selasa (24/8).
Menurut politisi muda itu, keterlambatan dalam merealisasikan hak honorer GTT tersebut adalah sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perhatian pada para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Baca juga: Mutasikan Guru Honorer Ruang Kepsek Disegel Warga
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah agar konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan yakni pembayaran honorer GTT direalisasikan tiap tiga bulan sekali.
"Ini sudah enam bulan guru-guru honorer belum dibayarkan. Permasalahan belum dibayarkan guru honorer di Ende bukan kejadian perdana dan pernah terjadi. Jadi pemerintah harus konsisten. Seharusnya, setiap tiga bulan harus dibayarkan hak mereka," tandas dia.
Mengingat masalah yang sama terus berulang, dia pun meminta Pemerintah Daerah mengkaji dan menyiapkan Kelompok Kerja (Pokja) yang secara khusus diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk penanganan honorer GTT.
"Target diperlukan tim khusus ini, selain mengurai persoalan yang sama tidak akan terulang kembali pada periode-periode yang akan datang tetapi lebih dari itu adalah mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas bagi para guru khususnya honorer GTT," papar Vinsen
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Matildis Mensi Tiwe, saat dikonfirmasi, menjelaskan, saat ini, berkas 1.392 guru honor GTT telah dilakukan verifikasi dan sudah diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende jadi tinggal menunggu pembayaran saja.
Dia mengatakan keterlambatan pembayaran honorer guru GTT karena dilakukan verifikasi berkas-berkas terhadap ribuan guru. Hal itu dilakukan demi memastikan administrasi para guru itu harus sesuai dengan petunjuk teknis.
"Sistem kolektif pengajuannya. Jadi semua dokumen guru lengkap baru bisa diajukan untuk pembayaran. Tetapi kita sudah ajukan ke keuangan. Jadi sekarang sudah siap dibayarkan untuk enam bulannya. Dana yang disiapkan untuk pembayaran itu sekitar Rp 8 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende 2021," ujar Mensi.
Ia pun mengaku pembayaran nantinya langsung masuk ke rekening masing-masing guru sehingga dalam waktu sudah biasa direalisasikan pembayarannya.
Dia pun menjelaskan pembayaran honorer guru sesuai juknis dan klasifikasinya yaitu wilayah sangat sulit dibayar Rp600.000. Kemudian, guru yang mengajar di wilayah sulit dibayar Rp460.000. Selanjutnya, guru mengajar di wilayah ringan di wilayah kota Ende dibayar dengan Rp370.000 per orang setiap bulannya.
"Untuk tahap satu kita bayar enam bulan. Uangnya langsung masuk di rekening mereka masing-masing," pungkas Mensi. (OL-1)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pelantikan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara serempak pada Jumat (12/12).
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih perlu menjadi perhatian serius karena mereka berada di garda terdepan dalam proses pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved