Sabtu 21 Agustus 2021, 14:15 WIB

NasDem Desak Kepolisian Tangkap Anggota Satpol PP Larang Vaksinasi

Mediaindonesia.com | Nusantara
NasDem Desak Kepolisian Tangkap Anggota Satpol PP Larang Vaksinasi

Antara/Olha Mulalinda.
Petugas menyuntikkan vaksin covid-19 bagi ibu hamil di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8).

 

SATPOL PP Kota Sorong, Papua Barat, yang berupaya membubarkan vaksinasi massal menuai reaksi keras. Setelah warga yang memprotes arogansi aparat, Partai NasDem pun turut menyesalkan arogansi yang ditunjukkan penguasa daerah. 

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menegaskan hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini yaitu keselamatan rakyat. Arogansi yang ditunjukkan oleh pemerintahan pada level apa pun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat. Karena itu Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat. 

"Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapa pun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi covid-19 sejatinya musuh kemanusiaan," katanya. 

Lebih jauh Ahmad Ali mengatakan, program vaksinasi massal yang diinisiasi Partai NasDem merupakan upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pendistribusi vaksinasi. Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lain harus ditindak. 

"NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami meminta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini," tegasnya.  

Politikus asal Sulawesi Tengah ini mengatakan terus mengawal program vaksinasi massal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Dia menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

"Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?" gugatnya. 

Baca juga: NasDem Peduli Vaksinasi 1.000 Warga Kudus

Ahmad M Ali yang juga Ketua Fraksi NasDem di DPR akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat kota Sorong dan kota-kota lain dari bahaya covid-19 dihalangi. "Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari covid-19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami meminta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi massal di Kota Sorong," tutupnya. (OL-14)

Baca Juga

Medcom.id/Mohamad Rizal.

Polisi Tahan Mantan Kades yang Korupsi Dana Desa

👤Kristiadi 🕔Rabu 08 Desember 2021, 18:04 WIB
Uang dana desa hasil korupsi yang digunakan oleh AR tidak sesuai dengan...
MI/ARNOLDUS DHAE

Bandara Ngurah Rai Mulai Sambut Tamu G20

👤Arnoldhus Dhae 🕔Rabu 08 Desember 2021, 17:56 WIB
"Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali mendukung penuh kegiatan G20 dengan menyiapkan fasilitas alur khusus saat tiba...
MI/Depi Gunawan.

Dua Pelajar SD Cimahi Meninggal Dunia akibat Demam Berdarah

👤Depi Gunawan 🕔Rabu 08 Desember 2021, 17:45 WIB
Kini total ada 161 orang terjangkit sejak awal 2021, sebanyak 18 orang di antara mereka meninggal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya