Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 963 warga Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi antusias mengikuti program vaksinasi massal dosis kedua yang diadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Ratusan warga itu tampak bersemangat mendatangi kelurahan di wilayahnya.
Antrian tertib dan rapi terlihat pada halaman Kantor Kelurahan Jaticempaka. Di lokasi itu, warga dengan sabar menunggu giliran untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 dosis kedua.
Lurah Jaticempaka Amir bersama para petugas yaitu staf kelurahan, Puskesmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa mengatur antrian agar proses vaksinasi berjalan lancar, tertib, dan aman bagi kesehatan warga.
"Sama seperti tahapan pertama, kami melakukan persiapan dan membuat mekanisme. Kami perhatikan betul prokes. Kemudian petugas mengatur agar berjalan tertib dan aman,” kata Amir, Minggu (15/8).
Ia menjelaskan, total sebanyak 963 warga yang mendapatkan manfaat vaksin dosis kedua. Dalam kegiatan itu, sebanyak 16 nakes dari Puskesmas yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan.
"Dan proses vaksinasi diatur sedemikian rupa, supaya prokes tetap bisa terjaga,” jelas Amir.
Ia mengungkapkan, untuk wilayah Jaticempaka terdapat 113 RT dari 13 RW. Sejauh ini, Pemkot Bekasi terus mempercepat proses vaksinasi guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
Selain itu, upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat dengan menerjunkan satuan tugas pamor (pemantuan dan monitoring) yang ada di setiap RW untuk membantu proses pemantauan pasien Isoman dan mengantarkan obat-obatan.
"Pelayanan prima diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya, supaya keadaan pandemi cepat teratasi," pungkas Amir.(RK/OL-09)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Sejumlah warga yang merupakan penghuni belasan rumah itu sempat terlibat bentrok dengan puluhan petugas gabungan yang dikerahkan.
Meski demikian, masyarakat tetap diperbolehkan merayakan malam tahun baru, tetapi dianjurkan tidak melakukannya secara berlebihan.
Dana yang digelontorkan untuk mendukung administrasi kesekretariatan hingga fasilitas kegiatan lingkungan itu langsung dikebut pencairannya oleh para ketua RW.
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
Pameran Dagang Lokal yang menjadi agenda pembuka menghadirkan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Bekasi.
Informasi yang sudah lama bisa dimunculkan kembali dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved