Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAPAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah lebih dari 56%. Angka tersebut diprediksi meningkat karena saat ini sedang berproses untuk pencairan tahap kedua.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial menuturkan untuk pencairan tahap kedua dana desa sedang dalam tahap proses. Danial menyebut ada lebih kurang 150-an desa yang saat ini akan memproses pencairannya.
"Kalau penyerapan itu, pekan lalu saja sudah mencapai 56%-an. Sekarang ada 150-an yang sudah diverifikasi. Berarti sekarang dalam proses pencairan tahap kedua," kata Danial, Rabu (11/8).
Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Nilainya bertambah dibanding dana desa tahun lalu sebesar Rp423.935.085.000.
Ada tiga prioritas pengalokasian dana desa. Pertama AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Di dalamya ada untuk anggaran penanganan covid-19, kemudian BLT-DD, dan program padat karya tunai.
Prioritas lainnya yakni pemulihan ekonomi, diantaranya pembentukan atau penataan BUMDes dan lainnya. Sedangkan prioritas ketiga untuk mendukung program strategis nasional seperti pencegahan stunting dan sebagainya.
Setiap desa, lanjut Danial, diberikan keleluasaan mengalokasikan sebagian dana desa untuk penanganan covid-19. Besarannya maksimal 8 persen dari total dana desa yang diterima.
"Anggaran tersebut bisa digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19 misalnya penanggulangan yang terpapar, untuk ruang isolasi, dan lainnya. Anggaran juga harus dialokasikan biaya operasional bagi tim Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat desa," jelas Danial. (BK/OL-15)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved