Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENYERAPAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah lebih dari 56%. Angka tersebut diprediksi meningkat karena saat ini sedang berproses untuk pencairan tahap kedua.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial menuturkan untuk pencairan tahap kedua dana desa sedang dalam tahap proses. Danial menyebut ada lebih kurang 150-an desa yang saat ini akan memproses pencairannya.
"Kalau penyerapan itu, pekan lalu saja sudah mencapai 56%-an. Sekarang ada 150-an yang sudah diverifikasi. Berarti sekarang dalam proses pencairan tahap kedua," kata Danial, Rabu (11/8).
Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Nilainya bertambah dibanding dana desa tahun lalu sebesar Rp423.935.085.000.
Ada tiga prioritas pengalokasian dana desa. Pertama AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Di dalamya ada untuk anggaran penanganan covid-19, kemudian BLT-DD, dan program padat karya tunai.
Prioritas lainnya yakni pemulihan ekonomi, diantaranya pembentukan atau penataan BUMDes dan lainnya. Sedangkan prioritas ketiga untuk mendukung program strategis nasional seperti pencegahan stunting dan sebagainya.
Setiap desa, lanjut Danial, diberikan keleluasaan mengalokasikan sebagian dana desa untuk penanganan covid-19. Besarannya maksimal 8 persen dari total dana desa yang diterima.
"Anggaran tersebut bisa digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19 misalnya penanggulangan yang terpapar, untuk ruang isolasi, dan lainnya. Anggaran juga harus dialokasikan biaya operasional bagi tim Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat desa," jelas Danial. (BK/OL-15)
Apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved