DARI Rp59,2 miliar insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk penanganan covid-19 yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun ini, hingga Juli telah disalurkan 34,26%. Sisanya masih menunggu usulan kembali dari dinas kesehatan.
Seperti yang di Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, kemarin, bahwa pemprov akan terus menggenjot realisasi anggaran di sektor kesehatan, khususnya insentif para nakes penanganan covid-19. "Penyerapan insentif untuk nakes baru 34%. Kami sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran yang akan disalurkan. Jangan sampai melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku. Kalaupun kami dianggap lamban, bukan berarti anggaran itu tidak akan dipakai, tapi bertahap agar sesuai payung hukum," jelasnya.
Saat ini, katanya, ada Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemprov tentu harus mengacu sistem yang dibuat. Kemungkinan juga bupati dan wali kota di Jabar masih kesulitan menggunakan SIPD yang masih baru.
"Saya sangat berharap ke depan insentif bagi para nakes dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota akan terus berupaya sebijak mungkin dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan," tambahnya lagi.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, selama 2021 baru enam provinsi yang sudah menyalurkan insentif nakes di atas 50%. Di antaranya Kalimantan Selatan (100%), Nusa Tenggara Timur (74,1%), Kalimantan Barat (66%), Jawa Timur (62%), Banten (58,6%), dan Kalimantan Utara (50,1%).
Baca juga: Usai Ditegur Mendagri Insentif Tenaga Kesehatan Cair
Selain itu, ada tiga provinsi yang belum menyalurkan yaitu Sulawesi Tenggara, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung. Provinsi yang bahkan belum menganggarkan insentif nakes ke APBD tahun ini yaitu Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. (OL-14)
