Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendatangi PT Teodore Pan Garmindo berada di Jalan Raya Ciawi, Kampung Cidadap, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (3/5). Kedatangannya ke perusahaan berkaitan dengan permasalahan pembayaran tunjangan hari raya (THR).
"Kami menerima informasi bahwa PT Teodore Pan Garmindo tidak sanggup membayar THR karyawannya secara langsung. Setelah ada komunikasi dan saya ditugasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk berkomunikasi dengan perusahaan terkait berita yang diterima di Bandung, perusahaan ini tak sanggup membayar THR sekaligus," kata, Uu Ruzhanul Ulum, Senin (3/5).
Ia mengatakan, perusahaan wajib membayar THR kepada karyawan dan dilakukan sekaligus maksimal pada H-7 Lebaran. Namun, dari hasil komunikasi dengan manajemen PT Teodore Pan Garmindo, perusahaan tersebut memang tidak mampu membayar THR. Alasannya, alur kas (cash flow) perusahaan belum stabil dan aturan pemerintah juga harus diikuti.
"Kami meminta seluruh perusahaan di Jabar supaya tetap memberikan THR sekaligus dan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika perusahaan ada niat membayarkan insya Allah semua ada jalan dan harapan tapi pembayaran harus prioritas, karena masih ada waktu paling lambat pada H-1 Lebaran," ujarnya.
Menurutnya, jika tetap tidak bisa membayar THR bagi karyawan, perusahaan dapat dikenakan sanksi yakni berupa pencabutan izin usaha. Apalagi ini perusahaan besar dan maju. "Sejauh ini baru ada dua perusahaan di Jabar yang melaporkan diri tidak mampu membayar THR dari Kabupaten Tasikmalaya dan Subang," katanya.
General Manager Human Resources Management PT Teodofe Pan Garmindo, Nurdin Setiawan, mengatakan, pada dasarnya pandemi covid-19 banyak dampak yang terasa secara tidak langsung disebabkan dari pembeli menunda permintaan kepada perusahaan garmen. Perusahaan selama ini tidak bisa mengekspor produk ke Eropa dan Asia disebabkan ada penguncian sehingga pengiriman ke luar menjadi terganggu.
Ia mengatakan, dalam kondisi seperti ini bagi perusahaan ingin menjaga keberlangsungan selama pandemi tidak dapat membayar THR secar. Apalagi, sekarang terdapat 1.300 karyawan di PT Teodore Pan Garmindo yang diklaim 95% berasal dari Tasikmalaya dan sekitarnya itu dan tidak merumahkan satu orang pun karyawan. "Untuk membayar THR sebanyak 1.300 orang dibutuhkan anggaran Rp2,6 miliar tersebut. Itu baru pembayaran gaji. Untuk keseluruhan harus disiapkan Rp6 miliar-Rp7 miliar," pungkasnya. (OL-14)
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Film Tunggu Aku Sukses Nanti membawa premis yang cukup menarik dan spesifik tentang perkumpulan keluarga besar pada saat Lebaran.
Berbeda dari tema film keluarga lainnya, Rapi Film menghadirkan Tunggu Aku Sukses Nanti yang membawa tema besar pada kumpul keluarga saat Lebaran.
Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (Jappdi) meminta pemerintah tidak hanya mengawasi perdagangan daging sapi, tetapi juga daging kerbau impor yang beredar di pasar.
Momentum pencairan tunjangan hari raya (THR) dimanfaatkan sebagai peluang menghadirkan pameran gadget gawai bagi masyarakat yang ingin memperbarui perangkat menjelang Lebaran.
Peningkatan konsumsi biasanya didorong oleh pencairan tunjangan hari raya (THR) serta mobilitas masyarakat yang meningkat selama musim mudik.
Warga awalnya mengira pemuda itu kecapean karena puasa hingga pingsan di jalan, tapi ternyata nekat minum kopi dicamur racun tikus gegara putus cinta sama mantan pacarnya.
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
Program gerakan pangan murah (GPM) menyediakan beras SPHP Rp57.500 kemasan 5 kg, minyak goreng Rp15 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu kg, daging ayam Rp54 ribu per 2 kg.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
Kegiatan GPM ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Tasikmalaya
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved