Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAPAN APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2020 mencapai 93%. Bagi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Sukabumi, penyerapan anggaran di atas 92% dinilai sangat baik di tengah terjadinya refokusing dampak pandemi covid-19.
"Tingkat penyerapan yang mencapai 93% mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat baik. Kami patut mengapresiasi karena masih terjadi refokusing anggaran," kata Ketua Pansus LKPj 2020 DPRD Kota Sukabumi, Dani Ramdhani, Rabu (28/4).
Baca juga: Pemkab Banyumas Refocusing Anggaran untuk Covid-19 Rp153 Miliar
Penyerapan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi salah satu prioritas panitia khusus. Pasalnya, dikhawatirkan terjadinya refokusing anggaran akan menyebabkan melemahnya penyerapan.
"Hampir semua SKPD rata-rata tingkat penyerapan anggarannya kisaran 93%. Bahkan ada yang mencapai 94%," jelas Dani.
Saat ini, kata Dani, hampir semua SKPD membutuhkan lebih banyak anggaran dari yang sudah ditetapkan. Kondisi itu akibat tingginya kebutuhan anggaran akibat terjadinya peralihan anggaran untuk penanganan covid-19.
"Memang cukup dilematis. Di satu sisi harus dilakukan refokusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Tapi di sisi lain, sebagian besar kegiatan dinas ada yang dipangkas. Sedangkan kebutuhan di lapangan cukup banyak yang harus dikerjakan," terangnya.
Baca juga: Akibat Gempa, Dua Rumah di Sukabumi Ambruk
Sampai saat ini, tutur Dani, pembahasan LKPj dengan semua SKPD masih berlangsung. Pansus LKPj menargetkan pembahasan kelar pada 3 Mei 2021.
"Hari ini (Rabu) kami (pansus) akan melakukan pembahasan pembulatan hasil pansus yang nanti akan disampaikan kepada Wali Kota melalui rapat paripurna pada 3 Mei," tegasnya.
Dani optimistia pansus bisa menyelesaikan tugas sesuai target. Pasalnya, SKPD yang belum memberikan masukan atau penjelasan penggunaan anggaran tersisa sedikit lagi.
"SKPD yang belum bisa hadir akan dijadwalkan ulang pekan ini. Insya Allah semua sesuai target," tandasnya. (OL-3)
Wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif akan memberikan dampak jangka panjang.
KELURAHAN Cisarua di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Petugas BPBD Kota Sukabumi bersama unsur Forkopimcam setempat langsung mendatangi lokasi. Mereka melakukan evakuasi dan pengamanan area sekaligus asesmen.
Arus deras aliran sungai mengakibatkan bendungan tergerus hingga akhirnya jebol. Luapan air merendam puluhan hektare lahan sawah di Sukabumi.
HARGA daging ayam broiler di Kota Sukabumi, Jawa Barat, mulai terpantau naik menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved