Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAPAN APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2020 mencapai 93%. Bagi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Sukabumi, penyerapan anggaran di atas 92% dinilai sangat baik di tengah terjadinya refokusing dampak pandemi covid-19.
"Tingkat penyerapan yang mencapai 93% mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat baik. Kami patut mengapresiasi karena masih terjadi refokusing anggaran," kata Ketua Pansus LKPj 2020 DPRD Kota Sukabumi, Dani Ramdhani, Rabu (28/4).
Baca juga: Pemkab Banyumas Refocusing Anggaran untuk Covid-19 Rp153 Miliar
Penyerapan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi salah satu prioritas panitia khusus. Pasalnya, dikhawatirkan terjadinya refokusing anggaran akan menyebabkan melemahnya penyerapan.
"Hampir semua SKPD rata-rata tingkat penyerapan anggarannya kisaran 93%. Bahkan ada yang mencapai 94%," jelas Dani.
Saat ini, kata Dani, hampir semua SKPD membutuhkan lebih banyak anggaran dari yang sudah ditetapkan. Kondisi itu akibat tingginya kebutuhan anggaran akibat terjadinya peralihan anggaran untuk penanganan covid-19.
"Memang cukup dilematis. Di satu sisi harus dilakukan refokusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Tapi di sisi lain, sebagian besar kegiatan dinas ada yang dipangkas. Sedangkan kebutuhan di lapangan cukup banyak yang harus dikerjakan," terangnya.
Baca juga: Akibat Gempa, Dua Rumah di Sukabumi Ambruk
Sampai saat ini, tutur Dani, pembahasan LKPj dengan semua SKPD masih berlangsung. Pansus LKPj menargetkan pembahasan kelar pada 3 Mei 2021.
"Hari ini (Rabu) kami (pansus) akan melakukan pembahasan pembulatan hasil pansus yang nanti akan disampaikan kepada Wali Kota melalui rapat paripurna pada 3 Mei," tegasnya.
Dani optimistia pansus bisa menyelesaikan tugas sesuai target. Pasalnya, SKPD yang belum memberikan masukan atau penjelasan penggunaan anggaran tersisa sedikit lagi.
"SKPD yang belum bisa hadir akan dijadwalkan ulang pekan ini. Insya Allah semua sesuai target," tandasnya. (OL-3)
Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwaspadai terjadi potensi banjir rob. Kondisi itu menyusul peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pergerakan tanah di wilayah itu terjadi pada Rabu (14/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Lokasi tersebut dikenal rawan pergerakan tanah
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Wilayah yang terdampak cuaca ekstrem antara lain akses ke kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu
Dedi berjanji akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga ada kejelasan dan penyelesaian terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved