Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENYERAPAN APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2020 mencapai 93%. Bagi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Sukabumi, penyerapan anggaran di atas 92% dinilai sangat baik di tengah terjadinya refokusing dampak pandemi covid-19.
"Tingkat penyerapan yang mencapai 93% mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat baik. Kami patut mengapresiasi karena masih terjadi refokusing anggaran," kata Ketua Pansus LKPj 2020 DPRD Kota Sukabumi, Dani Ramdhani, Rabu (28/4).
Baca juga: Pemkab Banyumas Refocusing Anggaran untuk Covid-19 Rp153 Miliar
Penyerapan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi salah satu prioritas panitia khusus. Pasalnya, dikhawatirkan terjadinya refokusing anggaran akan menyebabkan melemahnya penyerapan.
"Hampir semua SKPD rata-rata tingkat penyerapan anggarannya kisaran 93%. Bahkan ada yang mencapai 94%," jelas Dani.
Saat ini, kata Dani, hampir semua SKPD membutuhkan lebih banyak anggaran dari yang sudah ditetapkan. Kondisi itu akibat tingginya kebutuhan anggaran akibat terjadinya peralihan anggaran untuk penanganan covid-19.
"Memang cukup dilematis. Di satu sisi harus dilakukan refokusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Tapi di sisi lain, sebagian besar kegiatan dinas ada yang dipangkas. Sedangkan kebutuhan di lapangan cukup banyak yang harus dikerjakan," terangnya.
Baca juga: Akibat Gempa, Dua Rumah di Sukabumi Ambruk
Sampai saat ini, tutur Dani, pembahasan LKPj dengan semua SKPD masih berlangsung. Pansus LKPj menargetkan pembahasan kelar pada 3 Mei 2021.
"Hari ini (Rabu) kami (pansus) akan melakukan pembahasan pembulatan hasil pansus yang nanti akan disampaikan kepada Wali Kota melalui rapat paripurna pada 3 Mei," tegasnya.
Dani optimistia pansus bisa menyelesaikan tugas sesuai target. Pasalnya, SKPD yang belum memberikan masukan atau penjelasan penggunaan anggaran tersisa sedikit lagi.
"SKPD yang belum bisa hadir akan dijadwalkan ulang pekan ini. Insya Allah semua sesuai target," tandasnya. (OL-3)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin atas meninggalnya seorang balita bernama Raya di Sukabumi dalam kondisi tubuh penuh cacing.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing atau cacingan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
Kasus cacingan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Kemenkes melakukan penyelidikan dan pecegahan agar kasus serupa tidak terjadi pada anak lain
PERISTIWA duka anak berusia 3 tahun yang meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
UNTUK mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas tahun ini.
ANGGOTA Komisi C DPRD DIY Widi Sutikno mengingatkan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2023 harus tepat sasaran
Diharapkan pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran 2022
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved