Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi NasDem Julie Sutrisno Laiskodat menyebut bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian (Kementan) membantu mengatasi kelangkaan pupuk subsidi. UPPO juga merupakan upaya pemerintah mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri.
"Setiap tahun, di seluruh Indonesia, termasuk di NTT, petani ribut soal pupuk subsidi. Ribut soal kelangkaan pupuk. Bantuan UPPO dari Kementan ini untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Petani kita tidak boleh terus menerus bergantung dengan pupuk kimia. Petani kita bisa mandiri dalam melakukan pengelolaan pupuk dengan mengembangkan pupuk organik," ujar Julie saat menyerahkan bantuan UPPO kepada kelompok Tani Seni Tawa Wolo Ono di Desa Baluk Hering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/4).
Bagi Julie, yang juga Ketua PKK NTT, bantuan UPPO ini diharapkan membantu petani menghasilkan pupuk organik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tapi juga bisa dipasarkan ke desa-desa sekitar agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri.
Baca juga: 1,73 Juta Pelaku Usaha Mikro di Jawa Barat Terima BPUM 2021
Dia menjelaskan lagi bantuan UPPO ini terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal, dan ternak sapi yang diberikan kepada satu kelompok petani ada delapan ekor.
Untuk itu, Anggota DPR RI Komisi IV itu pun menyarankan bagi penerima program UPPO dari Kementan ini agar membuat home industri pupuk organik untuk mencukupi kebutuhan pupuk para petani yang ada di lingkungan mereka.
"Kan diberikan bantuan delapan ekor sapi. Berapa banyak yang kita bisa olah menjadi pupuk organik dari kotoran sapi itu? Kalau sapi delapan ekor itu beranak, maka kita sudah punya 16 ekor sapi. Tentunya ke depannya, jika produksi pupuk organik melebihi kebutuhan kelompok, kita dapat menjualnya ke pasaran, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani itu sendiri, " ujar dia.
Julie meyakini, jika Kelompok Tani melalui home industri bisa memproduksi pupuk organik sendiri, pemerintah tidak perlu menyediakan pupuk subsidi lagi karena petani kita sudah bisa mandiri.
"Saya bermimpi suatu saat Nusa Tenggara Timur ini tidak mengandalkan lagi pupuk bersubsidi. Kita harus mandiri membuat pupuk organik ini melalui home industri organik " ungkap dia. (OL-1)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Komitmen memperkuat efisiensi industri dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) mengantarkan PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih sejumlah penghargaan.
Penambahan alokasi didasari pertimbangan karena Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Barat.
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Petrokimia Gresik Bangun Tangki Asam Sulfat 40 Ribu Ton untuk Perkuat Produksi Pupuk NPK
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved