1,73 Juta Pelaku Usaha Mikro di Jawa Barat Terima BPUM 2021

SEBANYAK  1,73 juta pelaku usaha mikro di Jawa Barat menerima
program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Setiap pelaku akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat Kusmana Hartadji
mengatakan, bantuan kali ini memasuki tahun kedua. "Melalui pengenalan
link BPUM 1.0 yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM, telah
ditetapkan jumlah penerima di Jabar sebanyak 1,73 juta," katanya di
Bandung, Kamis (22/4).

Menurut dia, jumlah penerima terbanyak di Jawa Barat tahun ini berasal
dari Kota Bandung mencapai lebih dari 179 ribu pelaku usaha mikro.
Sementara yang paling sedikit dari Kota Cimahi dengan 16 ribu lebih
pelaku usaha mikro.

Sebelumnya, pada 2020 tercatat sebanyak lebih dari 2,4 juta pelaku usaha mikro di Jawa Barat menjadi penerima BPUM. Adapun total usulan calon penerima yang masuk dari 27 kabupaten/kota pada periode tersebut
mencapai 4,13 juta pelaku usaha mikro.

Dia menjelaskan, usulan terbanyak tahun lalu berasal dari Kabupaten
Garut dengan lebih dari 416 ribu pelaku usaha mikro. Usulan paling
sedikit datang dari Kota Cirebon sebanyak 24.504 pelaku usaha mikro.

"Untuk realisasi banyaknya pelaku usaha mikro yang dapat mencairkan
sesuai kriteria masih dalam tahap perhitungan," kata Kusmana.

Lebih lanjut Kusmana mengatakan Dinas KUK Jabar sudah menginventarisasi
permasalahan di lapangan berdasarkan lapotan dari dinas kabupaten/kota
se-Jawa Barat terkait BPUM.

Menurut dia, sejauh ini setidaknya ada 23 permasalahan. "Perlu ada
keseragaman dan panduan secara serentak dari Kemenkop untuk menjadi
acuan di daerah."

Pertumbuhan ekonomi

Terkait soal itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian KUKM RI, Eddy Satriya, mengatakan, tahun ini pemerintah kembali melanjutkan program BPUM dengan total anggaran sebesar Rp15,36 triliun. Dana tersebut diproyeksikan bagi 12,8 juta pelaku usaha mikro secara nasional.

"Pemerintah ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi agar mereka bisa
melanjutkan usahanya. Untuk BPUM 2021, hingga saat ini sudah disalurkan
untuk 6,595 juta pelaku usaha mikro dari total 9,8 juta penerima yang
sudah harus disalurkan," katanya.

Dia mengatakan bahwa ada sejumlah perubahan pada penyaluran BPUM tahun
ini. Selain nilai bantuan yang turun dari Rp2,4 juta menjadi Rp1,2 juta, perubahan lainnya adalah jumlah pengusul yang asalnya 6 menjadi hanya Dinas KUMKM kabupaten/kota yang divalidasi oleh Dinas KUMKM Provinsi.

"Kenapa ada yang dapat dan tidak dapat, itu terjadi karena kita validasi lagi data. Usulan yang datanya tidak valid, tidak kita berikan. Usulan tahun lalu yang tidak cair dapat mengajukan kembali pada tahun berjalan," katanya.

Lebih baik

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira,
berharap penyaluran BPUM tahun ini akan lebih baik. Dia mengatakan bahwa selain bantuan permodalan, pelaku usaha mikro membutuhkan bantuan
pemasaran.

"Saat ini banyak pelaku usaha mikro yang produknya numpuk, tapi pasar
dan pembelinya tidak ada. Peran pemerintah dalam merangsang pasar produk usaha mikro ini sangat diperlukan," ujarnya.

Menurut dia, di Jawa Barat saat ini sekitar 11,5% penduduknya adalah
kelas ekonomi menengah ke atas. Dia menilai, dalam kondisi ini
pemerintah harus melakukan upaya agar kelas tersebut membelanjakan
uangnya untuk berbelanja produk usaha mikro.

"Banyak marketplace yang pasarnya meroket hingga 400% karena pandemi.
Sayangnya masih didominasi oleh produk Cina. Di sisi lain, warga Jabar
sebetulnya sangat konsumtif," katanya.

Ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dicarikan solusinya
agar produk usaha mikro Jabar dan UMKM pada umumnya bisa mendominasi
markatplace dan memenuhi kebutuhan warganya yang konsumtif. "Dengan
demikian, pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik," katanya. (N-2)