Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bali mulai memanaskan mesin partai menjelang Pemilu 2024. Sosialisasi dan kampanye masif ini akan dimulai dengan melakukan sosialisasi tiga prioritas utama pasca Pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia. Tiga prioritas utama itu merupakan hasil dari Kerja Nasional (Mukernas) PKB dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PKB baru-baru ini.
Ketua DPW PKB Provinsi Bali, Bambang Sutiyono didampingi Ketua Dewan Suro KH. Hasan Isyak menegaskan, ada tiga hasil utama Mukernas PKB dan Munas Alim Ulama yakni pendidikan, pertanian dan UMKM. Di bidang pendidikan misalnya, PKB Bali akan melakukan sosialisasi soal recovery pasca pandemi Covid19. Setelah dilanda pandemi, pendidikan di Indonesia direcovery karena mengalami banyak pergeseran.
"Kita menyadari recovery pendidikan pasca pandemi tidaklah mudah. Berbagai upaya harus dilakukan oleh PKB maupun bersama-sama pemerintah," ujarnya di Denpasar, Selasa (13/4).
Dalam konteks Bali, PKB ingin mengabdi untuk Bali, sehingga hadir lebih awal untuk sosialisasi tiga prioritas hasil Mukernas dan Munas tersebut. Untuk itu PKB Bali menggelar Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang).
"PKB Bali terus berbenah salah satunya adalah orang-orang Milenial anak anak muda yang mana tahun 2024, kurang lebih ada 52%," sebutnya.
PKB Bali sendiri telah melakukan audensi dengan berbagai pihak, dan menggelar safari politik.
"Kami akan terus membuka sekaligus pencalegan secara dini untuk menjaring caleg PKB di semua tingkatan," ujarnya.
baca juga: DPRD Klungkung Dukung Pembangunan PKB untuk Kikis Pengangguran
Sementara terkait potensi PKB di Bali, Bambang Sutiyono membeberkan bahwa PKB Bali sebelumnya telah ada kader yang duduk menjadi anggota dewan. Namun, lanjut dia, saat duduk lupa dengan janji, loyalitas, dan sebagian lagi bergeser ke partai lain.
"Potensi ini yang akan diterapkan. Nahdliyin balik kandang, balik ke kami ke PKB," harapnya.
Ia menegaskan, banyak di antara mereka yang menyeberang ke partai lain tanpa alasa yang jelas. Mereka diimingi jabatan dan kekuasan namun buktinya tidak seperti yang diharapkan. PKB Bali meminta agar para kader tersebut segera balik kandang untuk memperkuat barisan Nahdliyin di Bali. (OL-3)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved