Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KEDIAMAN Bupati Bandung Barat, Jawa Barat Aa Umbara Sutisna di Jalan Murhadi Desa/Kecamatan Lembang, terpantau sepi pascapenetapan status tersangka yang menjerat orang nomor satu di Bandung Barat itu. Pantauan Kamis (1/4) malam, tak terlihat aktivitas di rumah empat lantai tersebut. Hanya ada seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di tempatnya.
Tak terlihat pula kendaraan roda empat yang biasa memenuhi area rumah Bupati. Hanya ada beberapa sepeda motor terparkir di teras. Gerbang rumah mewah yang didominasi cat kuning dan biru itu juga tertutup rapat.
Beberapa orang tetangga Aa Umbara bungkam saat ditanyai tentang kasus yang menjerat Aa Umbara. Bahkan, mereka belum tahu soal penetapan tersangka yang baru diumumkan KPK pada Kamis sore.
"Enggak tahu, tanya saja langsung sama orangnya," kata seorang tetangga Aa Umbara sambil menunjuk rumah Bupati.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka kepada Bupati Aa Umbara, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
"Setelah melakukan proses penyidikan dan menemukan bukti yang cukup, KPK meningkatkan tahapan penyidikan pada bulan Maret 2021 dengan menetapkan tersangka AUS Bupati Bandung Barat 2018-2023, AW Swasta, MTG pemilik PT JDG dan CV SSGCL," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers virtual, Kamis (1/4).
Dalam proses penyidikan perkara ini, tim Penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi terdiri ASN pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya. (OL-15)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
KPK resmi mencegah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), untuk bepergian ke luar negeri.
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved