KPK Geledah Kembali Kantor Pemkab Bandung Barat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3) melanjutkan penggeledahan di kantor Pemkab Bandung Barat, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Sejumlah petugas KPK tiba di lingkungan Pemkab Bandung Barat sejak pagi hari dengan pengawalan kepolisian. Petugas langsung masuk ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bandung Barat. Saat pengeledahan yang dilakukan sehari sebelumnya, Selasa (16/3), penyidik KPK membawa berkas dari sejumlah lokasi mulai dari ruang bupati, wakil bupati, ruangan bagian umum, keuangan hingga humas dan protokol, Barang bukti tersebut dimasukan dalam dua buah koper warna hitam berukuran besar, satu buah dus air mineral serta beberapa buah ransel.

Kabag Rumah Tangga Setda Bandung Barat, Aa Wahya mengatakan, sejak dimulai penggeledahan kemarin, petugas KPK secara khusus meminta data kepada dirinya terkait gaji dan biaya operasional Bupati Bandung Barat. "Kalau ke saya petugas KPK minta data gaji dan data BPO bupati serta wakil bupati," kata Aa Wahya, Rabu (17/3)

Wahya mengungkapkan, saat proses penggeledahan, seluruh ponsel milik pejabat di lingkungan Setda Bandung Barat dikumpulkan. Pihaknya berjanji koperatif dan mendukung segala proses hukum yang dilakukan oleh KPK. "Kami juga harus mendukung tatkala petugas KPK meminta data," tukasnya.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya tengah melakukan pengumpulan barang bukti berkaitan dengan dugaan korupsi (TPK) pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda KBB tahun 2020. Kasus tersebut telah masuk tahapan penyidikan lantaran dinilai alat bukti yang terkumpul sudah cukup. Namun hingga saat ini lembaga antirasuah tersebut belum mengumumkan nama tersangka dalam dugaan kasus korupsi itu. (OL-15)