Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyebut tidak ada unsur kesengajaan dalam kerumunan massa saat Jokowi tiba di Maumere, NTT pada Selasa (23/2).
"Kita tidak boleh berprasangka buruk pada rakyat yang ingin melihat secara langsung presiden pilihannya," ujar Irma dalam keterangannya, Kamis (25/2).
Irma menilai kerumunan massa di Maumere, berbeda dengan kerumunan massa acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta. "Presiden ke NTT dalam melaksanakan tugas negara. Kerumunan di NTT tidak disengaja dan tidak direncanakan," kata Irma.
Meski demikian, menurut dia, protokol presiden dan protokol pemerintah daerah sebaiknya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting di era pendemi. Karena kerumunan berlebihan bisa membahayakan.
Baca juga: Ke NTT, Presiden Tinjau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan
Namun menurut dia, tidak tepat juga bila masalah ini sampai dilaporkan ke polisi. Menurut dia, Jokowi sampai melambaikan tangan lewat jendela atas mobil karena tidak mau mengecewakan rakyat.
"Kunjungan presidan adalah tugas resmi. Jika ada hal-hal di luar rencana, itu tanggung jawab protokol," imbuhnya.
Dia menilai ada tiga hal yang perlu dilakukan setelah kerumunan warga di Maumere. "Pertama, Istana harus mengklarifikasi. Kedua, mengkaji ulang protap kunjungan presiden di era pendemi," kata Irma.
Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan penanganan pandemi. "Vaksinasi di NTT harus diprioritaskan atau menjadi wilayah prioritas vaksinasi," pungkasnya. (R-3)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved