Headline

Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.

Fokus

Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.

Bupati Buleleng Langsung Nonaktifkan 8 Pejabat Terkait Korupsi

Arnoldus Dhae
12/2/2021 10:15
Bupati Buleleng Langsung Nonaktifkan 8 Pejabat Terkait Korupsi
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (kiri) kecewa 8 anak buahnya terlibat korupsi mark up program Buleleng Explore.(MI/Armoldus Dhae)

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana bergerak cepat menanggapi adanya 8 pejabat di Dispar Buleleng yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Bupati langsung menonaktifkan sementara stayus kepegawaian delapan pejabat tersebut terhitung Jumat (12/2). Bupati Putu Aging Suradnyana menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kejaksaan utuk mengusut hingga tuntas.

"Saya baru mengetahui ada penepatan tersangka dari Kejaksaan Buleleng tadi malam. Saya sangat menghargai proses hukum. Silahkan berproses hukum, apapun konsekuensinya. Sesuai regulasi PP 53, mereka akan diberhentikan sementara sampai ada keputusan incraht. Kalau sudah incraht dan kasus yang menjerat itu adalah kasus korupsi, tidak bisa ditoleransi lagi, harus diberhentikan dari pegawai," jelasmya.

Bupati mengaku akan segera menggelar rapat bersama BKPSDM Buleleng hati ini juga untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Dengan adanya kasus ini, Bupati mengimbau kepada seluruh pimpinan SKPD untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. 

"Saya merasa iba, karena sampai delapan orang yang jadi tersangka. Ini jadi pelajaran buat seluruh pimpinan SKPD agar berhati-hati mengelola keuangan, jangan sampai terjadi lagi. Saya akan tanyakan dengan Dinas Pariwisata bagaimana sih duduk persoalannya. Saya jujur sangat prihatin dengan kasus ini. Pemakaian dana pemerintah semua sudah ada SOP-nya, semua regulasi harus ditaati semua," lanjut bupati.

baca juga: Korupsi Dana PEN, 8 Orang PNS di Buleleng Jadi Tersangka

Ia juga menegaskan bahwa di tengah krisis seperti ini jangan sampai ada ASN yang mengambil keuntungan dari uang negara. Rakyat di luar sana sedang berjuang mempertahankan hidup karena ekonomi bangsa yang sedang terpuruk. 

"Sementara PNS harus bekerja melayani rakyat dengan optimal karena PNS sudah digaji oleh negara. Bukan malah sebaliknya mengambil kesempatan melakukan korupsi," pungkasnya (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya