Dituduh Mar Up Bansos Covid-19 ,Sekprov Sulsel Tempuh Jalur Hukum

MAJELIS Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Provinsi Sulawesi Selatan selama dua hari menggelar sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) terkasit kasus dugaan mark up anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak covid-19, yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Inspektorat Sulsel bahkan sudah memeriksa beberapa saksi dan pejabat yang diduga terlibat melakukan mark up anggaran Bansos Covid-19 Sulsel di Dinas Sosial Sulsel. Salah satunya Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Kasmin.

Belum diketahui berapa dugaan anggaran yang dimark up pada pengadaan bansos covid-19 itu. Dalam keterangannya Kasmin sempat menyebut nama Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani ikut terlibat dalam hal itu.

Tapi Abdul Hayat pun membantah hal itu. Menurutnya ada pihak yang mencoba merusak nama baiknya dengan menyebut dirinya terlibat dalam  kasus dugaan penyalahgunaan anggaran bansos covid-19. Ia menyebut yang dikatakan Kasmin itu tidak benar

"Kasmin sudah diambil keterangannya. Bahkan sudah ada berita acara pemeriksaan atau BAP oleh inspektorat. Seharusnya jika ingin memberikan Kasmin bicara di sana, bukan di media. Apa yang disampaikan pak Kasmin itu tidak benar. Itu fitnah yang sangat kejam," seru Abdul Hayat.

baca juga: Sekprov Sulsel Disebut Terlibat Mark Up Bansos Covid-19 

Dia mengaku, saat ini berita soal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang melibatkan dirinya sudah viral di media sosial. Sehingga dia akan mengambil langkah hukum.

"Ini pencemaran nama baik. Hal ini merusak nama baik saya dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Tak bisa dibiarkan. Saya akan melakukan langkah hukum mengenai masalah ini," ulangnya tegas. (OL-3)