Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH anggota Senat Akademik (SA) Universitas Sumatera Utara (USU) mengungkapkan lembaganya tidak pernah mengeluarkan keputusan resmi mengenai dukungan terhadap SK Rektor USU Nomor 82.
Hal itu ditegaskan tiga anggota SA USU yaitu Romi Fadillah Doli Muhammad Ja'far dan Mohammad Fadly Syahputra. "Kami mengajukan klarifikasi kepada publik terhadap konferensi pers pada 21 Januari itu yang mengatasnamakan Senat Akademik," ujar Romi Fadillah Rahmat, Jumat (22/1).
Pada Kamis (21/1) dua anggota SA USU, yaitu Budi Utomo dan Marhaeni melakukan konfrensi pers mengatasnamakan SA USU. Dalam konpers keduanya menyatakan bahwa SA memberi dukungan terhadap SK Rektor USU Nomor 82 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama Dr Muryanto Amin S.Sos M.Si Dalam Kasus Plagiarisme, yang diterbitkan pada 14 Januari 2021. Pada kesempatan itu keduanya juga menyatakan SA USU menolak adanya intervensi dari Kementerian dan Kebudayaan mengenai masalah ini.
Romi menjelaskan, SA merupakan organ USU yang berjumlah 101 orang. Dalam setiap keputusan yang membawa nama SA harus melalui rapat-rapat resmi yang digelar.
Sejauh ini SA USU dalam rapat-rapat resminya tidak pernah membahas, merumuskanm dan memberikan keputusan apapun terkait dengan dugaan plagiarisme terhadap siapa pun termasuk atas nama Muryanto Amin yang merupakan Rektor USU Terpilih.
Segala sesuatu yang dihasilkan dari SA harus bersifat kolektif kolegial. Yang mana mekanisme pengambilan keputusan harus mengacu pada rapat pleno dengan kehadiran setidaknya dua pertiga dari jumlah SA. Karena itu dia menegaskan, pernyataan sikap yang disampaikan Budi Utomo dan Marhaeni dalam preskon tersebut merupakan pernyataan personal, tidak mewakili SA USU secara kelembagaan. (OL-15)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara perguruan tinggi dan mitra industri untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan dinamika dan tuntutan dunia profesional.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat jejaring akademik lintas negara dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui sinergi antarinstitus.
Dekan FPsi UNJ, Gumgum Gumelar, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan dunia kerja dalam menyiapkan lulusan psikologi yang adaptif, kompeten.
Berdasarkan rilis resmi THE WUR 2026, UNJ menempati peringkat dunia 1501+ dengan skor keseluruhan 10,3–27,2
Edufair hadir sebagai wadah silaturahim dengan alumni SMA Muhammadiyah 25 baik yang masih kuliah maupun yang sudah berkarier.
Dosen juga harus mampu merencanakan studi lanjut, termasuk persiapan studi doktoral melalui skema beasiswa BPI dan PDDI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved