Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) OKU Timur menetapkan, pasangan Lanosin Hamzah dan M Adi Nugraha Purna Yudha sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Diketahui, Lanosin merupakan adik kandung dari Gubernur Sumsel Herman Deru.
Penetapan ini melalui rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU OKU Timur Herman Jaya, Kamis (21/1). Herman Jaya mengatakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur memiliki perolehan 219.031 suara di Pilkada OKU Timur, sehingga ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur.
"Sesuai PKPU No 5 Tahun 2020 hari ini kami telah selesai melaksanakan seluruh tahapan Pilkada, kepada pasangan (Lanosin-Adi) yang sudah ditetapkan kami ucapkan selamat, semoga dapat menjalankan visi misinya yang sudah disampaikan saat kampanye, serta semoga OKU Timur dapat lebih maju lagi," ungkapnya.
Pihaknya bersyukur karena Pilkada di OKU Timur berjalan lancar, aman dan bebas dari konflik. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah daerah OKU Timur, seluruh penyelenggara Pemilu, aparat dan masyarakat di OKU Timur atas terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Tahun 2020 yang aman dan lancar," jelasnya.
Dalam Pilkada OKU Timur, Lanosin-Adi bersaing dengan Ruslan Taimi-Herli Sunawan yang maju Pilkada dengan jalur perorangan. Lanosin sendiri diusung 11 partai dari PKB, Demokrat, NasDem, PKS, Gerindra, Hanura, PPP, PAN, PDIP, Golkar, dan Perindo. (OL-15)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved