Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) OKU Timur menetapkan, pasangan Lanosin Hamzah dan M Adi Nugraha Purna Yudha sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Diketahui, Lanosin merupakan adik kandung dari Gubernur Sumsel Herman Deru.
Penetapan ini melalui rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU OKU Timur Herman Jaya, Kamis (21/1). Herman Jaya mengatakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur memiliki perolehan 219.031 suara di Pilkada OKU Timur, sehingga ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur.
"Sesuai PKPU No 5 Tahun 2020 hari ini kami telah selesai melaksanakan seluruh tahapan Pilkada, kepada pasangan (Lanosin-Adi) yang sudah ditetapkan kami ucapkan selamat, semoga dapat menjalankan visi misinya yang sudah disampaikan saat kampanye, serta semoga OKU Timur dapat lebih maju lagi," ungkapnya.
Pihaknya bersyukur karena Pilkada di OKU Timur berjalan lancar, aman dan bebas dari konflik. "Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah daerah OKU Timur, seluruh penyelenggara Pemilu, aparat dan masyarakat di OKU Timur atas terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur Tahun 2020 yang aman dan lancar," jelasnya.
Dalam Pilkada OKU Timur, Lanosin-Adi bersaing dengan Ruslan Taimi-Herli Sunawan yang maju Pilkada dengan jalur perorangan. Lanosin sendiri diusung 11 partai dari PKB, Demokrat, NasDem, PKS, Gerindra, Hanura, PPP, PAN, PDIP, Golkar, dan Perindo. (OL-15)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved