Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEJUMLAH Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Sulawesi Selatan belum menetapkan secara resmi pasangan kepala daerah terpilih usai mengumumkan dalam rapat pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di masing masing kabupaten/kota, karena menunggu surat bebas sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saat ini belum kita jadwalkan penetapan kembali, karena belum ada diterima surat dari MK terkait bebas sengketa," ujar Ketua KPU Makassar, Faridl Wajdi, Minggu (20/12).
Meskipun telah diumumkan dan ditetapkan hasil perolehan suara dan pemenang, melalui rapat pleno, dia menjelaskan, penetapan secara resmi pasangan kepala daerah terpilih dilakukan setelah ada surat dari MK, bahwa Makassar tidak ada gugatan, ataupun ada pasangan calon keberatan atas hasil rekap.
"Alurnya, KPU RI menyurat ke MK atas dasar hasil penghitungan akhir dari KPU Makassar. Selanjutnya MK akan membalas surat itu bila mana batasan waktu tiga hari ada atau tidak ada mengajukan gugatan. Batasan balasan ditunggu sampai lima hari, kalau tidak ada mengajukan gugatan maka kita tetapkan," jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Dewantara. Ia mengatakan sejauh ini belum menetapkan kepala daerah terpilih, sebab batas akhir pengajuan sengketa pemilu diajukan Minggu.
"Saya belum bisa memastikan ada atau tidak sengketa, karena hari ini batas waktunya untuk Selayar hari ini. Kita berharap jangan sampai ada," katanya.
Beberapa Komisioner KPU di daerah lain saat dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. Kemungkinan dalam dua hari kedepan sudah diketahui berdasarkan surat dari MK. Kendati demikian, dari 12 kabupaten kota di Sulsel yang menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, baru satu daerah dipastikan maju ke MK yakni Kabupaten Bulukumba karena telah teregister atas dugaan pelanggaran politik uang.
Sedangkan 11 daerah lain seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Barru, Pangkep, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Selayar masih menunggu surat balasan dari MK. Selain digugat ke MK, rencananya, kasus dugaan politik uang di Kabupaten Bulukumba, juga akan disidangkan tahap dua di kantor Bawaslu Sulsel terkait dugaan pelanggaran administrasi dengan agenda tanggapan terlapor atas pelaporan pelanggaran tersebut oleh pelapor.
baca juga: Gerakan Penggalangan Dana untuk Beperkara di MK Mendapat Sorotan
Sebelumnya, tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, nomor urut dua, Askar HL-Arum Spink melaporkan dugaan pelanggaran politik uang oleh tim pasangan nomor urut empat, Andi Muchtar Ali Yusuf-Edy Manaf ke Bawaslu serta mengajukan gugatan ke MK. Pasangan ini memperoleh suara terbanyak dari tiga rivalnya dan telah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU setempat. (Ant/OL-3)
rumah adat Sulawesi Selatan yang mayoritas berbentuk panggung dengan keunikan ornamen dan filosofi di balik pembangunannya
SATU orang dinyatakan hilang dan satu rumah hanyut akibat banjir dan tanah longsor, yang terjadi di kabupaten yang jaraknya sekitar 150 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan.
ADA 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tahun ini sebanyak 12 daerah menggelar pilkada serentak dengan menghadirkan 33 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.
Pilkada Kota Tomohon menampilkan tiga pasangan calon yang kesemuanya pendatang baru, termasuk Jilly G Eman-Virgie Baker.
Dalam Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024, dukungan partai politik cenderung mengarah kepada pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.
Saat ini masih ada sejumlah partai politik yang belum menentukan arah dukungannya di Pilkada Sulawesi Selatan.
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved